Jakarta, Aktual.co — Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, ruang fiskal akan membesar pada 2015, karena pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendorong penerimaan perpajakan serta melakukan efisiensi dalam belanja.
“Kita tidak akan berdiam diri dengan menghitung atau mendapatkan ruang fiskal dari subsidi saja, karena kita akan mengupayakan tambahan lain dari penerimaan pajak, PNBP dan efisiensi belanja,” katanya di Jakarta, Selasa (18/11).
Pemerintah sebelumnya telah mendapatkan ruang fiskal sebesar Rp110 triliun hingga Rp140 triliun dari kebijakan pengalihan subsidi dari sektor konsumtif untuk belanja yang lebih produktif, melalui penyesuaian harga premium dan solar bersubsidi.
Menkeu mengatakan upaya memperlebar ruang fiskal tersebut antara lain dengan memperbaiki skema subsidi listrik dan menghemat biaya perjalanan dinas serta belanja barang dan belanja modal non infrastruktur.
“Subsidi listrik selalu meleset karena kebijakan ‘mix energy’ tidak pernah mencapai target, itu mau kita jaga. Kemudian, penghematan untuk belanja barang dan modal noninfrastruktur, misalnya untuk pembelian mobil, peralatan kantor dan komputer,” katanya.
Selain itu, pemerintah akan melakukan review terhadap pemberian bantuan sosial serta mendorong program kemandirian energi melalui pemanfaatan gas dan membangun kilang minyak, agar penerimaan negara bukan pajak makin meningkat.
“Bantuan sosial nanti kita arahkan kepada perlindungan sosial yang nyata dan jelas penerimanya. Selain itu, kita serius mendukung program ESDM agar penerimaan kita tidak hanya dari pajak namun juga PNBP,” kata Menkeu.
Ia menambahkan pemerintah juga akan melakukan pembenahan dari sektor pajak, serta mengharapkan dirjen pajak yang terpilih melalui seleksi jabatan dapat mengemban amanah untuk mencapai target penerimaan pajak yang jumlahnya mendekati Rp1.400 triliun.
“Kami inginnya target pajak tercapai dengan segala upaya dukungan penuh semua pihak. Kalau pajak membaik, belanja optimal, maka ruang fiskal akan bertambah lagi dan larinya bisa untuk program kesejahteraan masyarakat,” jelas Menkeu.
Pemerintah telah memastikan berbagai ruang fiskal yang didapat dari penyesuaian harga BBM maupun optimalisasi penerimaan perpajakan dan efisiensi belanja, akan dimanfaatkan untuk mendorong percepatan infrastruktur serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
