Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut posisi pemerintah saat ini belum bisa memastikan target keberhasilan program pengampunan pajak (tax amnesty).
Pihaknya baru akan melihat seberapa besar penerimaan negara pada program ini setelah September berakhir atau tiga bulan nanti. Artinya, pada akhir periode pertama tax amnesty.
“Pada akhir September nanti Anda bisa melihat berapa banyak penerimaan yang berasal dari tax amnesty dan berapa yang berasal dari non tax amnesty. Saat ini belum bisa,” jelas Menkeu seusai acara sosialisasi tax amnesty bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kemayoran, Jakarta, Senin (1/8).
Dari data akhir September itu, kata Sri Mulyani, akan ketahuan seberapa besar risiko dari penerimaan negara itu. Sehingga akan dibahas bagaimana penanganannya dari pemerintah itu.
“Iya dari situ (akhir September) kita akan lihat apakah akan ada risiko yang bisa kita tangani sampai akhir tahun,” ujarnya.
Menurut Sri Mulyani, akhir September itu akan menjadi momen yang penting tak hanya dari tax amnesty tapi juga kinerja tim ekonomi. Karena dari situ akan bisa ditebak kemampuan tim ekonomi Jokowi untuk menggenjot penerimaan negara.
“Jadi, sekali lagi, saya akan lihat sampai akhir September nanti itu, kemudian berapa jumlah pendapatan yang bisa dimobilisir tersebut. Sesudah itu (ketahuan angkanya), kita lakukan seluruh kemampuan untuk menggenjot penerimaan pajak,” tegas Sri Mulyani.
Pihaknya saat ini, tengah meneliti semua hal terkait penerimaan negara dari pajak, mulai dari kantor wilayah pajaknya, kegiatan ekonominya dari sektor-sektor tertentu yang diduga mengalami penurunan, dan lain sebagainya.
“Kami kami sedang melakukan pemetaan lagi, kondisi aktivitas perekonomian itu seperti apa? Karena harga komoditi yang turun itu di luar kontrol pemerintah. Tapi kita juga melihat apa aktivitas lain yang memungkinkan untuk dipungut pajak,” urai dia.
Dia sendiri mendapat laporan, beberapa perusahaan masih belum banyak bayar pajak. Seperti perusahaan-perusahaan yang punya omset di atas Rp5 miliar dan tidak mempunyai NPWP.
“Yang seperti itu jumlahnya cukup banyak. Jadi potensi yang masih bisa kita lakukan secara seimbang. Ini potensi tax amnesty. Jadi akhir September patokan kami untuk langkah ke depannya,” ujar dia.
Apalagi tax amnesty ini, ungkapnya, merupakan langkah untuk bisa kembali meningkatkan kepercayaan terhadap RI. Sehingga, dirancang dengan suatu tujuan yang khusus.
Untuk itu, pemerintah berharap, dengan adanya tax amnesty ini dapat menggenjot penerimaan negara di tahun ini di saat kondisi perekonomian yang sebetulnya cukup tertekan di tingkat global maupun dari sisi harga komoditas yang menurun.
“Sehingga pada akhirnya, bisa mengurangi adanya kebutuhan finansial yang cukup besar untuk tahun anggaran 2016 ini,” pungkas dia. (Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
