Menkeu Sri Mulyani, bersiap mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/2). Rapat ynag juga diikuti Gubernur BI Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah tersebut, membahas penjelasan pemerintah atas RUU AFAS sekaligus tanggapan fraksi-fraksi, serta pengambilan keputusan terhadap besaran premi restrukturisasi perbankan. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, akan mengkaji usulan para pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun TNI/Polri bisa mendapatkan pensiun “take home pay” di masa tua dan tidak lagi hanya memperoleh gaji pokok.

Sri Mulyani menyampaikan kajian ini untuk mengubah sistem pensiun dari saat ini skema manfaat pasti menjadi kontribusi pasti agar para pensiunan ASN maupun TNI/Polri bisa memperoleh pensiun yang lebih sesuai.

“Jadi pemikiran ini untuk bagaimana membuat pensiun dari ASN, TNI, Polri termasuk ASN daerah untuk bisa diperbaiki dari sisi manfaat yang diperoleh,” ujarnya di Jakarta, ditulis Selasa (27/6).

Sri Mulyani belum mengatakan bentuk model pensiun “take home pay”, yang termasuk diantaranya mencakup penyaluran gaji pokok maupun tunjangan lainnya, yang akan diberikan kepada para pensiunan tersebut.

Meski demikian, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia memastikan kalkulasi ini bisa berdampak kepada pelaksanaan maupun pengelolaan kinerja APBN maupun APBD secara keseluruhan.

“Karena ada implikasi APBN dan APBD, kita perlu menyampaikan ke daerah, termasuk di dalam rencana APBN kita ke depan,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung setelah mengikuti rapat terbatas terkait pensiun ASN maupun TNI/Polri mengatakan pemerintah sedang memikirkan untuk mereformasi sejumlah aturan terkait pensiun.

Reformasi skema pensiun ini dilakukan untuk mendorong produktivitas maupun kesejahteraan ASN serta TNI/Polri dan agar para pensiunan ini tidak mengalami kesulitan di hari tua.

Berbagai reformasi yang diupayakan mencakup pembentukan lembaga baru untuk mengelola dana pensiun serta skema pemberian dana pensiun yang baru.

“Tapi intinya adalah ingin memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada para pensiunan karena keprihatinan kita yang mendalam bagi ASN kita, begitu pensiun langsung drop,” tambah Pramono.

 

Ant.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS