Padahal, menurut dia, masyarakat juga perlu mengetahui dan mendapatkan informasi tentang pekerrjaan Kementerian Keuangan, seperti soal APBN.
“Saya mengatakan bahwa APBN itu adalah uang kita, masyarakat perlu tahu dari mana uang itu diperoleh untuk apa, karena ini tidak hanya bagian dari Undang-Undang bahwa komunikasi itu dimandatkan. Rakyat berhak untuk mendapatkan informasi. Namun, kita juga menganggap ini adalah bagian dari akuntabilitas,” tuturnya.
Oleh karena itu, ia mengubah strategi dan cara komunikasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Waktu itu pertanyaannya Kemenkeu juga punya Ditjen Pajak, Bea Cukai RI, namun Sri Mulyani juga dikenal sebagai individu oleh masyarakat. Jadi, bagaimana kita mengkombinasikan institusi dengan saya sebagai menterinya. Jadi kita mulai membuka facebook individiual maupun facebook dari sisi Kemenkeu, instagram juga kita lakukan Kemenkeu maupun dari Sri Mulyani,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
