Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan dana hasil sitaan kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) senilai Rp13,2 triliun telah dimasukkan ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Keputusan ini diambil sebagai langkah pemerintah memanfaatkan hasil sitaan untuk sektor pendidikan.
Purbaya juga mengatakan pemerintah menambah total alokasi dana abadi LPDP menjadi Rp25 triliun pada tahun ini. “Sudah dimasukin ke LPDP, kita kasih malah Rp25 triliun ke LPDP, Rp13 triliun dari sana,” kata Purbaya usai menghadiri acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, dikutip Rabu (29/10/2025).
Lanjutnya, penambahan ini bertujuan agar program beasiswa dan riset strategis dapat dijalankan dengan cakupan lebih luas. Ia menambahkan, dana LPDP juga digunakan untuk memperkuat kapasitas riset nasional dan mendukung kolaborasi akademik internasional.
Sebelumnya, dana sitaan senilai Rp13,2 triliun sudah diserahkan Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan pada 20 Oktober lalu. Uang tersebut berasal dari kasus korupsi ekspor CPO yang melibatkan tiga korporasi besar, yaitu Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group.
Keputusan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar hasil sitaan korupsi dimanfaatkan untuk pendidikan. “Uang yang kita dapat dari koruptor, sebagian besar akan kita investasikan ke LPDP,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Presiden Prabowo menekankan pentingnya dana ini untuk memperluas kesempatan belajar bagi siswa berprestasi maupun kurang mampu. Ia menyebut pemerataan pendidikan yang berkualitas menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkeadilan.
“Saya minta Mendikdasmen, Wamen, dibantu Mendikti dan Mensos, dibantu Panglima TNI dan Kapolri, serta yayasan dan ormas untuk mencari mereka ini. Kita didik mereka dengan beasiswa penuh,” ucap Presiden ke-8 RI.
Dengan tambahan alokasi ini, dana yang dikelola LPDP akan digunakan untuk pembiayaan program beasiswa dan penelitian strategis. Purbaya menegaskan, pengelolaan dana mengikuti arahan pemerintah dan tidak akan dialihkan ke penggunaan lain di luar pendidikan.
(Nur Aida Nasution)
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
