Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat menyampaikan pidato usai menyerahkan berkas tanggapan pemerintah terkait APBN 2016 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (30/10). DPR menyetujui APBN 2016 dengan nilai anggaran sebesar Rp 2.095 triliun.

Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro tidak mempermasalahkan penolakan DPR RI terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN di APBN 2016.

Dia juga menjamin penundaan item PMN di APBN tidak akan ganggu program yang lain. Justru dia berharap dengan sudah disahkannya APBN 2016, program yang sudah ditetapkan untuk 2016 bisa dimulai bulan Januari.

“Kita ingin fokus mempercepat belanja Pemerintah di Januari,” kata Bambang, di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (30/10) malam.

Sambung dia, pada dasarnya hasil akhir rapat paripurna tidak terlalu berbeda dengan apa yang ada di nota keuangan.

“Kecuali kita mengalami perubahan asumsi yang membuat penurunan penerimaan. Jadi menurut saya udah optimal. Ini menjadi pedoman buat kita agar pengelolaan 2016 menjadi lebih baik. Baik dari sisi penerimaan maupun belanja,” ungkap dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR yang memimpin jalannya rapat paripurna, Taufik Kurniawan mengatakan ‘nasib’ PMN dikembalikan ke komisi terkait.

“Akan dibahas dalam APBN-P 2016 yang akan datang,” ujar dia, saat memimpin rapat paripurna, di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (30/10) malam.

Anggaran PMN menjadi polemik dan mendapat penolakan keras dari DPR. Alasannya karena jumlah yang terlalu besar, membebani kas negara, dan rentan disalahgunakan.

Diketahui, RAPBN 2016 telah disahkan menjadi APBN oleh DPR RI melalui sidang Paripurna malam ini. Namun, PMN untuk BUMN yang menuai banyak penolakan sejak awal, akhirnya ditunda.

Artikel ini ditulis oleh: