Jakarta, Aktual.com — Pemerintah menargetkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat menyalurkan pembiayaan hingga Rp120 triliun ke masyarakat pada 2016, seiring dengan upaya pemerintah untuk memangkas suku bunga KUR hingga sembilan persen.
“Dengan bunga sembilan persen, ‘outstanding’ bisa mencapai Rp120 triliun,” ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam rapat Badan Anggaran di Gedung DPR Jakarta, Senin (8/9) malam.
Untuk merealisasikan saluran pembiayaan itu, kata Bambang, antara lain dengan usulan pagu anggaran untuk subsidi KUR yang mencapai Rp10,5 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.
Alokasi subsidi untuk program KUR tersebut merupakan subsidi bunga yang akan diberikan kepada institusi perbankan penyalur KUR.
“Di 2015, ada subsidi bunga dari normal 22 persen menjadi 12 persen. Di 2016 subsidi 9 persen, dengan subsidi Rp10,5 triliun,” ujarnya.
Bambang menuturkan, selain dengan subsidi, pemerintah juga akan menugaskan Badan Usaha Milik Negara yakni PT Jamkrindo (Persero) dan PT Askrindo (Persero)untuk memberikan jaminan dari pemberian kredit tersebut. Dengan begitu, diharapkan masyarakat yang menjadi debitur KUR tidak direpotkan dengan syarat-syarat dari perbankan untuk untuk memperoleh kredit.
Sejalan dengan itu, Bambang meminta kementerian teknis untuk menyusun program KUR, terutama peruntukan pembiayaan yang diutamakan kepada sektor produksi. Selama ini, menurut dia, pembiayaan dari KUR lebih banyak digunakan untuk kegiatan ekonomi sektor ritel dan perdagangan.
Pemerintah pada 2015 sudah memangkas bunga KUR dari 22 persen menjadi 12 persen. Penurunan bunga KUR itu ditopang dengan peningkatan alokasi subsidi KUR dari Rp 400 miliar menjadi Rp1 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan program Kredit Usaha Rakyat akan menjadi salah satu program prioritas pemerintah pada 2016. Hal itu karena program KUR signifikan untuk mendorong pembiayaan pelaku usaha sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta juga meningkatkan tingkat keuangan inklusif masyarakat.
“KUR akan menjadi program yang besar, dan akan melibatkan koordinasi strategis dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan,” ujar dia.
Darmin menekankan, dengan inklusif finansial, pemerintah dapat mengurangi aliran dana asing dalam pasar keuangan domestik. Ketergantungan terhadap aliran dana asing juga dinilai Darmin yang membuat Indonesia rentan dengan imbas negatif dari krisis ekonomi global.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
