Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kiri) memaparkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XI di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3). Paket kebijakan ekonomi ini meliputi empat hal, yakni kredit usaha rakyat berorientasi ekspor, dana investasi real estate, pengembalian risiko untuk memperlancar arus barang di pelabuhan dan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/foc/16.

Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penerapan strategi nasional keuangan inklusif (SNKI) sebaiknya dimulai dari program sertifikasi tanah. Pasalnya, dengan sertifikasi tanah, akan lebih mudah memberikan kredit.

“Dengan adanya sertifikat tanah, perbankan akan lebih leluasa dan mudah memberikan kredit kepada rakyat,” kata Darmin dalam rapat koordinasi tentang SNKI di Jakarta, Jumat (9/9).

Ia berpendapat bahwa penyaluran kredit usaha rakyat nantinya juga harus lebih menyasar ke kalangan produsen kecil.

“Untuk kalangan pedagang, kami batasi, kecuali untuk ‘fintech’ dan ‘e-commerce’,” ucap Darmin.

Sertifikasi tanah secara nasional baru sekitar 50 persen. Guna meningkatkan persentase tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tengah menyusun sistem pertanahan secara digital.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan bahwa pemerintah memiliki anggaran Rp40 triliun yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga untuk pengembangan teknologi informasi.

“Ditambah USO (universal service obligation) dari Kemenkominfo sebesar Rp2 triliun per tahun, program ini akan bisa terlaksana,” kata Sofyan.

Kementerian ATR/BPN juga sedang mempersiapkan 2.000 juru ukur non-PNS untuk mempercepat program sertifikasi tanah.

“Kami akan mulai dari Jakarta, Surabaya, dan Batam hingga mencapai 100 persen pada tahun 2017,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara
Eka

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS