Jakarta, Aktual.com — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan menegaskan, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat termasuk bertemu dengan Presiden Barack Obama atas undangan resmi.
“Itu undangan resmi dari Presiden Obama ke Presiden Jokowi saat di Beijing (pertemuan tingkat tinggi APEC, akhir 2014) dan semua prosesnya resmi,” kata dia di Jakarta, Rabu (11/11) malam.
Menurut Luhut, dalam proses tersebut dia dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi berkoordinasi secara ketat untuk mempersiapkan kunjungan Presiden Jokowi ke AS.
“Bahkan Menlu memimpin rapat sebanyak tiga kali untuk mempersiapkan kunjungan tersebut,” ujar mantan Kepala Staf Kepresidenan dalam pemerintahan Presiden Jokowi itu.
Namun, Luhut juga tidak menampik bahwa di AS sendiri mempunyai sistem lobi yang memang menjadi bagian dari sistem di sana.
“Kemudian pengusaha-pengusaha kita manfaatkan kunjungan itu untuk berdagang. Mereka juga lakukan lobi, namun kami dorong karena memang mereka yang bayar sendiri. Jadi apa yang aneh? Karena dananya dari mereka sendiri,” kata mantan Duta Besar Indonesia untuk Singapura itu.
Sebelumnya Menlu juga menegaskan, pihaknya tidak menggunakan jasa pelobi (lobbyist) dalam mengatur kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat, termasuk bertemu Presiden Barack Obama pada akhir Oktober lalu.
“Kemlu tidak menggunakan lobbyist atau tidak membayar ‘lobbyist’ dalam mempersiapkan kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (7/11).
Pernyataan tersebut disampaikan Retno Marsudi guna membantah informasi yang beredar bahwa kunjungan Presiden Jokowi ke AS difasilitasi oleh pelobi asing.
Retno juga menegaskan bahwa persiapan kunjungan tersebut diatur oleh pejabat dan menteri terkait secara resmi dan formal dengan melalui berbagai rapat, baik dengan Pemerintah AS maupun di internal Pemerintah RI.
Sementara itu, kunjungan Presiden Jokowi ke AS tercatat menghasilkan beberapa hal konkret, antara lain penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang maritim, energi, pertahanan, dan bahan bakar penerbangan alternatif serta sekitar 19 kesepakatan bisnis senilai lebih dari 20 miliar dolar AS.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
