Banten, Aktual.com — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pajaitan meminta aparat Bintara Pembina Desa, Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ikut membantu dalam pengawasan penggunaan dana desa suapaya tidak disalahgunakan.
“Dana desa harus dimanfaatkan dengan baik, jangan disalahgunakan. Oleh karena itu Babinsa dan Babinkamtibmas harus ikut mengawasi penggunaan dana desa,”kata Menkopolhukam Luhut B Panjaitan saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten, di Serang, Senin (29/2).
Dia mengatakan, pembangunan desa melalui dana desa adalah program yang penting untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan, menggerakan ekonomi masyarakat di pedesaan termasuk sebagai salah upaya untuk mengurangi potensi radikalisme, jika dana desa tersebut dikelola dengan baik di desa-desa untuk membangun ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu, aparat desa dan seluruh pemangku kepentingan di pemerintah desa untuk bersama-sama memanfaatkan dana desa tersebut dengan baik dan jangan sampai ada penyalahgunaan.
“Peran Danramil dan Kapolsek harus bersinergi untuk melakukan pengawasan melalui jajarannya masing-masing di desa-desa. Begitu juga bupati, walikota dan gubernur harus duduk bersama agar bisa mengurangi kemiskinan di Banten.”
Menurutnya, dana desa digunakan untuk kemajuan pembangunan desa di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 74 ribu desa. Pemerintah pada tahun lalu sudah mulai mengucurkan dana desa tersebut dan tahun ini ditingkatkan dua kali lipat hingga mencapai angka masing-masing desa Rp1 miliar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Desa.
“Belum pernah dalam sejarah Indonesia membuat program desa dan infrastruktur seperti saat ini yang dilaksanakan pemerintah Pak Presiden Joko Widodo. Untuk itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan disalahgunakan.”
Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga mengaku kecewa karena dari delapan kepala daerah di Banten, hanya satu orang yang nampak hadir dalam pertemuan dan silaturahmi antara Menkopolhukam dengan Pemerintah Provinsi Banten yakni, Wali Kota Tangerang Arief S Wismansyah.
Hal itu, kata Luhut, menjadi salah satu permasalahan di daerah yakni ketidakkompakan pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga bisa menyebabkan ketidakberhasilan program yang dilaksanakan pemerintah.
“Terus terang saya kecewa ada beberapa bupati tidak hadir. Saya mendapat laporan hanya satu yang hadir, yang lainnya kemana? Ini menjadi salah satu masalah, di daerah lain berhasil karena kompak.”
Luhut mengatakan, dalam kunjungan kerjanya ke Banten ada tiga hal penting yang disampaikan, yakni pertama soal perkembangan ancaman terorisme karena ada beberapa hal yang harus dicermati terkait terorisme dan radikalisme tersebut di Banten.
Kemudian, persoalan narkoba juga menjadi anacaman besar bagi bangsa Indonesia serta yang ketiga masalah ekonomi Indonesia termasuk juga menyangkut dana desa yang dikucurkan pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Menkopolhukam juga menekankan pentingnya upaya seluruh aparat dan masyarakat dalam mencegah peredaran narkoba di Indonesia, mengingat dalam setiap hari ada sekitar 30 sampai 50 orang yang meninggal dunia akibat narkoba.
Saat ini Indonesia sudah dijadikan negara tujuan dari peredaran narkoba tidak hanya sebagai daerah transit. “Banten memiliki panjang pantai 517 KM, ini menjadi kerawanan timbulnya berbagai persoalan termasuk masalah narkoba.”
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Wisnu
