Menko Luhut Tegaskan Komitmen Pemerintah untuk Tuntaskan Rafaksi Minyak Goreng

Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menekankan komitmen pemerintah untuk memenuhi pembayaran utang selisih harga atau rafaksi minyak goreng kepada para pedagang.

“Kita semua pejabat pemerintah ini harus mengingat pedagang, kalau begini kan kasihan pedagang itu. Ini kan harusnya jadi modal dia, jadinya berhenti berputar. Itu kan juga punya dampak yang lumayan. Kita harus pahami itu, mereka kan juga modalnya terbatas,” ujar Luhut saat memimpin Rapat Koordinasi Pembayaran Rafaksi Minyak Goreng di Jakarta, Senin (25/3).

Dalam pertemuan tersebut, Menko Luhut meminta klarifikasi dari Kejaksaan Agung mengenai aspek hukum kewajiban pembayaran utang pemerintah tersebut.

Luhut menerima konfirmasi dari Kejaksaan Agung yang menyatakan bahwa pihak kejaksaan sudah membuat legal opinion (LO/pendapat hukum) yang bertujuan untuk mengantisipasi agar kebijakan yang diambil tidak memiliki risiko hukum di kemudian hari.

Lebih lanjut, Luhut juga mendapat informasi bahwa beberapa klaim yang tidak terpenuhi disebabkan oleh masalah dokumen. Sejumlah klaim tidak bisa diproses akibat ketidaklengkapan dokumen pendukung klaim pembayaran tersebut.

“Kalau permasalahan dokumen yang tidak lengkap, tentu kita tidak bisa karena itu melanggar aturan. Tapi kalo ada dokumen yang bisa kita bantu dorong, terutama bagi pedagang kecil itu, dibimbing lah membereskannya, yang penting perhatikan aspek hukumnya,” ucap Luhut.

Sebagai informasi, perwakilan dari BPKP, BPDKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit), Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Staf Presiden, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Perindustrian menyatakan dukungannya untuk segera menyelesaikan pembayaran klaim sesuai hasil verifikasi Sucofindo.

“Seperti yang disampaikan dari Sucofindo, dari total 54 pelaku usaha yang mengajukan klaim, diverifikasi sekitar Rp474 miliar. Pelaku usaha tersebut terdiri dari retail modern maupun usaha tradisional,” ujar Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan