Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan apabila proyek pembangunan kereta api cepat masih berlanjut, maka kerja samanya berlangsung melalui “business to business” (B to B) dan skema pembiayaannya tidak menggunakan APBN langsung maupun tidak langsung.
“Semua ini akan dirancang dalam skema ‘B to B’, bagaimana rancangannya, Kementerian BUMN nanti yang akan mengambil peran utama,” jelas Darmin, Kamis (3/9).
Terkait skema pemilihan investor diantara kedua negara tersebut, Darmin mengatakan akan dilakukan melalui lelang unggulan dengan tidak meniadakan salah satu peserta serta melibatkan tim negosiasi khusus.
“Dua-duanya akan dievaluasi siapa yang ‘bidder’ unggulan, tapi yang satu tidak langsung mundur. Nanti tim akan berunding dengan ‘bidder’ unggulan, sehingga bisa dicapai harga paling efisien dan kualitas terbaik. Kalau gagal mencapai kesepakatan, bisa pindah ke satunya lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah menerima proposal proyek kereta cepat Indonesia yang diwacanakan sekelas “Shinkansen” dengan kecepatan 300 kilometer per jam dari Jepang dan Tiongkok untuk melayani rute Jakarta-Bandung.
Jepang sudah terlebih dahulu melakukan studi kelayakan tahap pertama dan menyerahkan proposal kepada pemerintah. Menurut data Bappenas, dari proposal Jepang diketahui biaya pembangunan rel dan kereta cepat sebesar 6,2 miliar dolar AS.
Sedangkan, Tiongkok melakukan studi kelayakan, setelah Jepang. Dari proposal Tiongkok, kebutuhan investasi untuk pembangunan rel dan kereta cepat sebesar 5,5 miliar dolar AS.
Artikel ini ditulis oleh:
