Jakarta, Aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto menegaskan bahwa dana dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan dihentikan, tetapi akan diperluas.
Airlangga menyatakan bahwa pilihan penggunaan dana dari LPDP akan diperluas untuk kegiatan pelatihan, seperti yang dilakukan dalam program Prakerja. Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk Tourism Fund, yakni dana abadi pariwisata yang rencananya akan dibentuk dan dikelola oleh LPDP.
“(Program maupun sumber) LPDP tidak disetop. Hanya LPDP akan diperluas,” ucap Airlangga di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat pada Selasa (23/1).
Airlangga menyatakan bahwa selain pendidikan, Indonesia juga memerlukan pelatihan.
“Jadi pelatihannya dibuka juga dengan LPDP. Sedang dilakukan revisi. Ditambah lagi sebetulnya di situ akan ada penugasan untuk mendukung pariwisata. Jadi ada pengelolaan dana abadi untuk pariwisata,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menyatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan opsi untuk menghentikan penyaluran dana ke LPDP. Saat ini, nilai total dana abadi yang dikelola oleh LPDP telah mencapai Rp 139 triliun.
Ia menyatakan bahwa anggaran pendidikan akan difokuskan pada pembenahan sektor pendidikan, termasuk riset dan pengembangan perguruan tinggi.
“Kita tinjau apa harus diteruskan LPDP Itu dengan jumlah yang sudah hampir Rp 140 triliun itu. Jadi mungkin kita setop dulu jadi anggaran pendidikan 20% nanti sepenuhnya bisa digunakan untuk membenahi pendidikan, termasuk riset dan alokasi pengembangan pendidikan perguruan tinggi bisa ditingkatkan,” jelas Muhadjir di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Selasa (16/1).
Wacana mengenai penangguhan sementara beasiswa LPDP berasal dari Konvensi Kampus XXIX dan Temu Tahunan Forum Rektor Indonesia di Surabaya pada tanggal 15 Januari 2024, yang turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menekankan keterbatasan anggaran untuk riset dan rendahnya perbandingan jumlah penduduk yang meraih gelar S2 dan S3 di Indonesia. Presiden berkeinginan untuk meningkatkan alokasi dana untuk riset.
Artikel ini ditulis oleh:
Yunita Wisikaningsih
