Menko Rizal: Kebijakan Sudah Benar, Mafia ‘Illegal Fishing’ Ingin Gusur Menteri Susi

Jakarta, Aktual.com — Menko bidang Kemaritiman Rizal Ramli memperingatkan berbagai pihak yang menginginkan Susi Pudjiastuti digusur dari jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan berhati-hati sebab berbagai kebijakan sang Menteri selama ini justru bermanfaat bagi rakyat banyak.

“Kalau masih ada yang ingin menggusur Ibu Susi dari jabatan menteri, saya katakan hati-hati,” kata Rizal Ramli dalam kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (5/4).

Menurut Rizal, langkah kebijakan yang dikeluarkan Susi Pudjiastuti memang kerap kontroversial, tetapi manfaatnya sangat jelas terutama bagi kemaslahatan Republik Indonesia.

Menko Maritim mencontohkan, bila sebelumnya banyak kapal ikan asing yang menangkap secara ilegal di kawasan perairan Indonesia dan dibekingi oleh “orang kuat” di negeri ini, tetapi setelah Susi menjadi menteri maka kapal-kapal itu ditangkap dan ditenggelamkan.

Dampak dari kebijakan Susi itu, ujar dia, adalah nelayan tradisional di berbagia daerah saat ini bisa menangkap ikan lebih banyak sehingga masyarakat juga perlu untuk lebih didorong mengonsumsi ikan lebih banyak apalagi hal tersebut penting bagi kesehatan.

Selain itu, ia mengungkapkan karena kebijakan Menteri Susi yang menenggelamkan kapal ikan asing maka saat ini industri perikanan bahan baku dari sejumlah negara tetangga mengalami kesulitan dan bahkan sampai ada yang bangkrut.

“Ini momentum untuk membangun industri perikanan Indonesia,” katanya dan menambahkan, pemerintah juga membuka kesempatan bagi investor luar negeri guna membangun industri pengolahan ikan di Tanah Air.

Untuk itu, ujar dia, negara Indonesia dinilai membutuhkan sosok yang berani melawan mafia “illegal fishing” seperti yang telah dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Sebagaimana diwartakan, sejumlah kebijakan reformasi yang telah digulirkan Menteri Susi bakal didemo kelompok nelayan dari sejumlah daerah di kawasan Pantura pada 6 April 2016.

“Kendalanya apa reformasi sektor kelautan dan perikanan itu tidak mudah karena ada pro dan kontra, contohnya tanggal 6 April mendatang kabarnya kita akan didemo,” kata Menteri Susi dalam acara Chief Editor Meeting pertemuan dengan Forum Pemred di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat (1/4).

Pernyataan tersebut dikemukakan Menteri Susi saat menjawab pertanyaan Pemimpin Redaksi Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Aat Surya Safaat.

Menurut Susi, dirinya tidak mengetahui secara persis mengenai apa tuntutannya apakah terkait dengan pelarangan penggunaan trawl dan alat cantang, padahal KKP telah memberikan kelonggaran.

Sedangkan ketika ditanyakan mengenai prestasinya oleh Pemred Antara, Susi menjawab bahwa yang telah dilakukan ada banyak seperti suplai pasar lokal yang meningkat luar biasa, ketegasan dalam memberantas kapal pencuri ikan, serta kesejahteraan nelayan.

Menteri Susi juga melihat bahwa potensi perikanan di Republik Indonesia saat ini sangat tinggi, dan potensi yang terbesar dilihatnya berada dalam bidang “coastal fishing” atau penangkapan ikan di kawasan pesisir pantai.

Ia juga meyakini jumlah populasi Indonesia yang besar juga dinlai cukup memadai dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya perikanan nasional.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara
Eka