Jakarta, Aktual.com – Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, AAGN Puspayoga meyakini tingkat suku bunga yang rendah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengakses kredit usaha rakyat.
Hal itu disampaikan Menteri Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga dalam acara media briefing dua tahun pemerintahan Jokowi-JK di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (25/10).
“Kita sudah sepakat apa yang dikatakan Pak Menko (Perekonomian) bukan pencapaiannya itu tapi kualitas pencapaian yang kita utamakan jangan sampai semua itu hanya untuk sektor perdagangan saja, ada sektor pertanian, perikanan, peternakan dan lainnya,” kata Menteri Puspayoga.
Ia mengatakan bunga KUR yang rendah dan proses yang mudah menjadi daya tarik bagi pelaku koperasi dan UMKM untuk mengajukan kredit guna mengembangkan usaha.
Pada masa pemerintahan Jokowi-JK, pemerintah telah menurunkan bunga KUR dari 22 persen menjadi 9 persen.
“Bahkan tahun depan akan diturunkan lagi menjadi 7 persen,” katanya.
Dengan adanya program KUR bagi koperasi dan UMKM ini diharapkan dapat membantu pembiayaan pelaku usaha, sedangkan bagi pemerintah dapat mendukung tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM dalam rangka penanggulangan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
“Jadi kalau satu nasabah itu menambah satu tenaga kerja, dengan Rp 75 triliun saja berarti sudah menambah 33 juta tenaga kerja,” kata Menteri.
Puspayoga menjelaskan peningkatan akses dan perluasan skema pembiayaan melalui program KUR mikro.
Dalam rangka menjangkau UMKM di berbagai sektor dalam hal bantuan pendanaan serta memperluas pelayanan perbankan dalam penyaluran KUR bagi UMKM, maka pemerintah menambah jumlah bank penyalur KUR termasuk Bank Pembangunan Daerah dan koperasi.
Sebagai informasi, saat ini terdapat 16 bank penyalur KUR diantaranya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Artha Graha Tbk, PT Bank Sinarmas Tbk, PT BPD Bali, PT BPD Kalimantan Barat dan PT BPD Nusa Tenggara Timur.
“Sedangkan koperasi yang mengajukan penyalur KUR, tinggal menunggu persetujuan Komite Kebijakan, sudah ada 20 koperasi mengajukan sudah online dengan Kemenkeu,” kata Puspayoga.
Realisasi penyaluran KUR per 17 Oktober 2016 telah mencapai Rp75 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 3,5 juta orang.
Sedangkan target penyerapan hingga akhir tahun ini harus mencapai Rp100 triliun.
Tidak hanya itu, dalam rangka peningkatan akses pembiayaan yang lebih luas, Kemenkop UKM juga menyediakan program penyaluran dana bergulir yang disalurkan melalui lembaga khusus, yakni Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)-KUMKM.
Melalui program ini pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat, penyerapan tenaga kerja, penumbuhan wirausaha baru, menyiapkan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
Perkembangan penyaluran pinjaman dana bergulir melalui mitra dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK telah mengalami peningkatan yang signifikan.
Nilai penyaluran pada Oktober 2014 sampai dengan proyeksi akhir Oktober 2016 mengalami pertumbuhan sebesar Rp175 triliun lebih atau sebesar 12,95 persen.
Begitu pula untuk akumulasi penyerapan tenaga kerja melalui penyaluran pinjaman dana bergulir dalam dua tahun terakhir juga terus meningkat.
Dari Oktober 2014 hingga Oktober 2016 angkanya diproyeksikan mencapai sebanyak 629 ribu lebih orang.
Di samping itu, dari total dana bergulir yang disalurkan tersebut telah menyentuh berbagai sektor usaha.
Terbesar ada pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan nilai dana yang tersalurkan sebesar Rp1,4 triliun atau 49,79 persen dari total dana bergulir periode Oktober 2014 hingga Oktober 2016.
Sebaran sektor usaha lainnya adalah pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan (23,65 persen), jasa-jasa (10,11 persen), pengangkutan (6,82 persen, industri pengolahan (3,91 persen), keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (2,27 persen), bangunan (2,23 persen), pertambangan dan penggalian (0,68 persen, listrik, gas dan air bersih (0,44 persen).
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan
