Jakarta, Aktual.com – Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mendesak lembaga jasa keuangan untuk menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi UMKM, khususnya di sektor produktif seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.
“Pembiayaan menjadi isu penting bagi UMKM. Hal ini mengingat UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, sebagai penyedia lapangan pekerjaan, berkontribusi terhadap PDB, termasuk terhadap ekspor,” ungkap Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki di Jakarta, Kamis(7/3).
Teten merujuk pada data OJK tahun 2021 yang mencatat bahwa 47 persen kebutuhan pembiayaan UMKM belum terpenuhi oleh lembaga keuangan.
Ia juga menyoroti prediksi dari studi Ernst and Young dan AFPI pada 2023 yang memperkirakan kesenjangan pendanaan UMKM semakin besar hingga tahun 2026.
Menurut Teten, sektor produktif seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan memiliki banyak pelaku UMKM, tetapi serapan kredit masih rendah, terutama di sektor pertanian (31 persen) dan perikanan (2 persen).
“Sebagai contoh di sektor pertanian 31 persen, dan perikanan baru sekitar 2 persen saja. Ke mana sebagian besar kredit UMKM? Ke sektor perdagangan karena potensi nonperforming loan (NPL)-nya rendah,” katanya.
Inovasi kebijakan pembiayaan untuk UMKM perlu diperkuat, seperti skema pembiayaan melalui rantai pasok sesuai amanah PP Nomor 7 Tahun 2021.
Teten juga menekankan pentingnya afirmasi dan kesungguhan dalam memberikan kemudahan pembiayaan sektor produktif, mengacu pada pengalaman Jepang melalui Japan Finance Corporation (JFC).
“Dalam rangka mendukung UMKM, negara juga berkepentingan untuk melakukan penghapusan piutang macet UMKM di bank,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Firgi Erliansyah
