Ketua Umum Partai Hanura Waranto memberikan sambutan pada saat acara pembukaan Bazar di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2015). Ditengah sambutannya, Wiranto tidak sependapat dengan usulan kenaikan tunjangan anggota DPR.

Jakarta, Aktual.com – Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) menginginkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal (Purnawirawan) Wiranto dapat melindungi pihak yang menjadi kontraktor dari ancaman kriminalisasi.

“Kami harapkan ancaman kriminalisasi benar-benar lenyap pada era kepemimpinan Bapak Wiranto. Gapensi yakin beliau akan mampu mencegah kriminalisasi,” kata Sekretaris Jenderal Gapensi Andi Rukman Karumpa di Jakarta, Sabtu (30/7).

Menurut dia, ancaman kriminalisasi sangat rentan dialami pelaksana konstruksi, utamanya pelaksana konstruksi yang termasuk dalam kalangan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) konstruksi.

Andi mengatakan bahwa dampak dari ancaman kriminalisasi di daerah serapan anggaran selalu melemah, antara lain, karena ada kepala daerah yang enggan memulai tender karena ada “ancaman” dari kiri-kanan.

Sebagaimana diwartakan, putri kedua mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, berharap penunjukan Jenderal TNI (Purn) Wiranto sebagai Menko Polhukam dapat digunakan sebagai momentum perjuangan penegakan HAM di Indonesia.

“Kita berharap Pak Wiranto bisa mempergunakan momentum ini untuk berjuang demi kepentingan HAM di Tanah Air,” kata Yenny di sela peringatan sewindu wafatnya ekonom Sjahrir di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (28/7).

Meskipun demikian, Yenni tidak menampik banyaknya pihak yang masih mempertanyakan penunjukan Wiranto sebagai Menko Polhukam, mengingat dugaan pelanggaran HAM yang dialamatkan kepada Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu saat masih menjabat sebagai petinggi militer.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta tudingan sejumlah pihak atas keterlibatannya dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia dibuktikan dengan jelas.

“Isu-isu HAM mengenai saya, saya mengharapkan harus jelas locus, tempus, ‘delicti’-nya. Di mana dan kapan, di mana keterlibatan saya. Saya akan jelaskan satu per satu,” ujarnya usai upacara serah terima jabatan Menko Polhukam di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (28/7). (Antara)

Artikel ini ditulis oleh:

Antara

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS