Jakarta, Aktual.com — Menkopolhukam Luhut Pandjaitan mengatakan, belum ada laporan tentang konflik sosial yang terjadi di Tolikara, Papua.
“Tidak ada konflik namun saya akan mengecek dulu,” kata Menkopolhukam setelah membuka rapat koordinasi penanganan kasus dugaan pelanggaran ham Papua, Senin (25/4).
Menkopolhukam kepada wartawan juga menjelaskan tentang keberadaan sejumlah penggiat HAM yang sedang melakukan pemetaan tentang dugaan kasus pelanggaran yang terjadi di Papua.
“Pemerintah akan berupaya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang diawali dengan pemetaan sehingga tidak lagi menjadi beban bagi generasi muda,” tegas Luhut Pandjaitan.
Sementara itu Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian dan Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw secara terpisah membantah terjadinya konflik sosial di Tolikara.
“Laporan yang disampaikan Kepala BPBD Tolikara tidak benar,” tegas keduanya yang dihubungi secara terpisah.
Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian mengatakan, dari laporan Danramil Karubaga tidak ada konflik sosial apalagi sampai membawa korban jiwa dan harta benda.
Dari laporan terungkap 9 April lalu ditemukan jenasah Deki Wanimbo (29 th) yang diduga meninggal akibat dibunuh sehingga untuk meredam aksi balas dendam tanggal 15 April 2016, rombongan aparat keamanan TNI dan Polri untuk melakukan pertemuan dengan masyarakat agar tidak terjadi insiden balas dendam.
Bahkan saat pertemuan berlangsung Kepala BPBD Tolikara tidak turut serta, tegas Mayjen TNI Siburian.
Hal senada juga dinyatakan Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw yang menegaskan situasi di Tolikara aman dan tidak ada konflik sosial.
“Laporan itu tidak benar, “tegas Kapolda Papua Irjen Pol Waterpauw.
Sementara itu Kepala BPBD Tolikara dalam laporannya menyatakan konflik sosial antara penduduk Distrik Gika dengan Distrik Panaga, terjadi sejak awal April itu telah menyebabkan satu warga tewas, 32 orang luka luka dan puluhan rumah dibakar.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Nebby
