Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly (tengah) bersama Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Bandung Emron Pangkapi (kedua kanan), Wakil Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta Habil Marati (kedua kiri), Sekretaris Jenderal PPP muktamar Bandung Romahurmuziy (kanan), dan Sekjen DPP PPP hasil Muktamar Jakarta, Achmad Dimyati Natakusuma (kiri) menunjukkan surat kesepakatan islah Partai PPP usai mengadakan rapat pertemuan di Gedung Menkumham, Jakarta, Kamis (10/3). Hasil pertemuan rapat tersebut menyepakati adanya islah seutuhnya dengan membentuk tim kecil dari 2 kubu Djan farid - SDA dan Romahurmuziy - Emron Pangkapi untuk islah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama/16. *** Local Caption ***

Jakarta, Aktual.com — Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memaparkan bahwa pembentukan tim kecil yang berisikan wakil-wakil dari dua faksi di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), juga akan membahas penyelenggaraan muktamar.

Hal itu dipastikan oleh Yasonna usai bertemu dengan petinggi dua kubu tersebut, di gedung Kemenkum HAM, Kamis (10/3).

“Supasti lah‬ (bahas mukhtamar),” singkat Yasonna.

Politikus PDIP itu mengaku akan menyerahkan seluruh keputusan yang menyangkut teknis penyelenggaraan muktamar ke pihak partai. Dia pun berharap keduanya bisa saling sepakat.

“Itu yang akan dibicarakan nanti sama tim kecil. Mudah-mudahan nanti tim kecilnya bisa menyepakati hal-hal yang lebih teknis dan lebih strategis,” papar Yasonna.

Dalam kesempatan ini, sambung dia, pemerintah sangat berharap ada penyelesaiannya untuk PPP dapat melahirkan satu kepengurusan hasil kesepakatan bersama.

“Tinggalkan perbedaan-perbedaan. Seperti kita sepakati tadi jangan melihat ke belakang lagi kita menatap kedepan. Tahapan agenda-agenda politik Nasional sudah mulai bergerak maju pada Mei,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan