Kemaren saya selepas pulang kerja dan sampai rumah melihat acara diskusi di televisi, dalam acara Prime Time News Metro TV 10 Maret 2016 kira-kira pukul 19:00 Wib itu, ada diskusi terkait nomenklatur kementrian yang sekarang lagi ramai diperbincangkan publik setelah wapres Jusuf Kalla (JK) mengomentari nama nomenklatur Kementrian Koordinator Kemaritiman itu.
Komentar JK soal nomenklatur Kementrian tersebut adalah sebagai berikut; “Ada menteri yang seenaknya sendiri menambah nama nomenklatur kementeriannya……..”. Karena statement JK tersebut, nuansa gaduh kembali muncul, dan publikpun paham bahwa statement JK tersebut ditujukan untuk Kementrian Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli.
Yang menjadi pangkal persoalan adalah ketika Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang sejak awal dilantik telah memakai nama Kementerian Maritim dan Sumber Daya, walaupun dalam Perpres nomor 10 tahun 2015 memang tertulis nama Kementrian Koordinator Kemaritiman.
Akibat Penambahan nama itu, banyak komentar-komentar sinis terkait menko kemaritiman Rizal Ramli tersebut. Namun menurut saya, kita harus lebih cerdas dan teliti dalam melihat kegaduhan baru yang dilempar JK tersebut, agar kita tidak mudah mempercayai komentar-komentar para pengamat dan para politisi begitu saja sebagaimana kita tahu mereka-mereka kecenderungannya tentu subjektif dan sesuai kepentingannya masing-masing juga.
Kali ini saya akan mencoba mengupas dan mengkritisi beberapa statement Romo Benny soal tanggapannya atas kisruh nomenklatur kementrian Koordinator kemaritiman Rizal Ramli dalam dialog primetime news Metro TV kemarin sore itu, namun sebelumnya perlu kami garis bawahi bahwa isu ini sebenarnya tidak penting-penting amat buat rakyat, karena jelas bahwa isu ini hanyalah isu elit dan berbau politis perebuatan existensi dan kekuasaan saja.
Pertama yang perlu kami kritisi adalah soal pernyataan Romo Benny yang menyatakan Bahwa Menko Rizal Ramli (RR) telah menyalahartikan komunikasi dengan Presiden Jokowi yang kemudian berani menambah nama nomenklatur pada kemenko Kemaritiman. “……..Kalau dia (RR) menambah sesuatu yang tidak sesuai perintah Presiden atau menyalahartikan ketika berkomunikasi dengan Presiden (Jokowi) lalu menambah nama nomenklatur, itu tidak bisa….”.
Menurut saya, komentar Romo Benny tersebut kok sangat tidak masuk akal sama sekali jika Menko RR telah menyalahartikan komunikasi dengan presiden Jokowi atau tidak taat perintah Presiden.
Hal ini karena tidak sesuai dengan fakta yang ada, misalnya saja terkait gaduhnya isu Nomenklatur ini, mengapa baru sekarang dan itupun keluar dari komentar JK, mestinyakan jika diasumsikan tidak patuh atau menyalah artikan komunikasi dengan presiden Jokowi, sudah ditegur jauh-jauh hari oleh presiden Jokowi sendiri, tapi faktanya presiden Jokowi diam saja, bahkan kami yakin jika Presiden Jokowi setuju dengan hal tersebut.
Bukti itu dapat kami perkuat dengan konferensi pers menko RR paska dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, waktu itu dalam sambutan serah terima jabatan dari Menko sebelumnya, Dwisuryo Indroyono Soesilo, di gedung BPPT, Jalan Thamrin, Jakarta (13/8/15), menko RR sudah mengumumkan bahwa nama Nomenklatur Kementrian Koordinator Kemaritiman berubah dari Kemenko Kemaritiman menjadi Kemenko Maritim dan Sumber Daya, dan menko RR waktu itu juga mengatakan jika hal tersebut sudah dikomunikasikan dengan Presiden Jokowi.
Jadi dengan alasan di atas sudah cukup jelas bahwa asumsi Romo Benny terbantahkan.
Kemudian yang Kedua, Komentar Romo Benny yang mengatakan “…Kalau dia (RR) melawan itu berarti dia sudah tidak patuh, Lha kalau tidak patuh ya ditinggal aja kan, Presiden tinggal mengatakan, karena anda tidak patuh, karena anda tidak sesuai dengan visi misi, anda tidak bisa dikoordinasi ya sudah anda berarti anda (RR) tidak tepat di tempat ini (Dipecat)..”.
Kami kira komentar Romo Benny yang kedua itu kok sangat tidak objektif dan provokatif, dan saya menduga malah ada hidden agenda (Kepentingan tersembunyi) dari Romo Benny dalam statementnya itu. Misalnya saja terkait tudingan tidak sesuainya visi misi Menko RR dengan Presiden Jokowi, jelas hal itu mengada-ngada dari Romo Benny.
Semua publik paham bahwa Menko RR itu salah satu ekonom yang tergolong langka di Republik ini, beliau konsisten dengan tangan dinginnya menegakkan konstitusi, khususnya pasal 33 UUD 1945, konsistensi itu ditunjukkan, baik ketika di kekuasaan maupun tidak di kekuasaan.
Misalnya saja soal isu blok Masela, Menko RR tetap bersikukuh bahwa pebangunan kilang LNG Blok Masela harus dibangun di darat (On Shore), karena hal tersebut sesuai amanah konstitusi, yakni agar manfaat kekayaan alam dapat digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.
Sinyal senada pun sebenarnya sudah sering disampaikan presiden Jokowi. Selain itu ada juga kebijakan-kebijakan lainnya yang hal tersebut harus sesuai amanah konstitusi. Di sini jelas, bahwa rangkaian visi misi Presiden Jokowi itu tentu basisnya adalah penegakan konstitusi.
Dari sekian langkah Menko RR selama ini, coba tunjukkan ke saya mana yang tidak sesuai Visi Misi dan program Nawa Cita Presiden Jokowi? Bahkan menurut M. Qodari (Direktur Indo Barometer) baru-baru ini saja, beliau mengatakan “Dia (Rizal Ramli) itu enggak hanya lihat Teknis, tapi di atas itu, pandangan ekonominya ideologis, strukturalis, enggak banyak ekonom seperti dia”.
Dari cara pandang, idiologi, komitmen, dsb.. sudah sangat jelas jika menko RR itu sangat sesuai dengan visi misi dan program nawacita presiden Jokowi. Sementara terkait Koordinasi justru sudah tepat apa yang dilakukan Menko RR, bahwa Kementerian di bawah koordinasinya harus berkoordinasi dengan menko dalam setiap pengambilan kebijakan strategis sebelum naik ke Presiden.
Namun justru kan selama ini ada salah satu menteri yang ngeyel dan tidak mau berkoordinasi dengan menko Kemaritiman itu. Salah satu menteri ngeyel itu ya menteri ESDM, bahkan menko RR terang-terangan pernah mengatakan jika menteri ESDM itu tidak pernah mau berkoordinasi dengan kemenko kemaritiman karena dia selalu dibekingi Wapres JK.
Nah inikan jelas, bahwa yang mengacaukan garis hirarki koordinasi itu kan justru anak emas JK itu, yang tentunya dengan sepengetahuan JK.
Kemudian yang Ketiga Komentar Romo Benny yang mengatakan; “Jadi kalau dia mengubah nomenklatur dengan selera dia (RR), Itukan pembangkangan, Lha kalau dia membangkang terhadap pemerintahan yang tertinggi (Presiden). Berarti kan dia tidak menjalankan tugasnya sebagai pembantu Presiden …………… Karena kamu tidak sesuai dengan visi dan misinya, Ya sudah saya cari orang yang bisa setia dengan saya (Di ganti)…..”
Jelas dalam komentar Romo Benny tersebut saya katakan, lebih tepatnya Romo Benny tidak sedang diskusi atau dialog, melainkan sedang melakukan subjektifitas kepada publik agar sama-sama mengiyakan (opininon building) bahwa menko RR telah melakukan pembangkangan kepada Presiden Jokowi.
Statement Romo Benny itu lebih berbau negatif ketimbang objektifitas dari seorang pengamat, atau budayawan, atau apalah namanya sampean itu… Mana mungkin menko RR dengan sembrono sesuai seleranya mengubah nama nomenklatur kementriannya tanpa berdiskusi dengan Presiden Jokowi, itu subjektifitas yang absurd dan tidak masuk akal.
Perubahan nama Nomenklatur tersebut sebagaimana banyak sumber adalah dari hasil diskusi yang panjang antara menko RR dengan presiden Jokowi, dan perubahan tersebut substansinya karena kemenko Kemaritiman sesuai Perpres nomor 10 tahun 2015, mengkoordinasikan empat kementrian yang di bawahnya, diantaranya kementerian ESDM, Walaupun selama ini menteri ESDM itu membangkang perpres tersebut, karena tidak pernah mau berkoordinasi.
Selain itu alasan lainnya sebagaimana bunyi (Pasal 3 huruf “d”) yang menyatakan “koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penguatan negara maritim dan pengelolaan sumber daya maritim”, maka untuk itulah nama nomenklatur tersebut ditambah dengan kata “Sumber Daya”.
Dan dalam diskusi tersebut Presiden Jokowi setuju. Bahkan kalau menurut dugaan saya, yang tidak setuju dengan penambahan nama nomenklatur itu ya justru JK beserta Sudirman Said dan para supporternya itu, karena terbukti selama ini presiden Jokowi enjoy-enjoy saja dan tidak mempermasalahkannya.
Bahkan sambil menulis ini, baru saja saya membaca berita detik.com, bahwa sebenarnya presiden Jokowi enjoy-enjoy saja dengan nomenklatur tersebut, sebagaimana pernyataan seskab Pramono Anung di kantornya, bahwa gak ada gaduh soal nomenklatur; “Enggak ada gaduh. Biasa saja enggak ada gaduh enggak ada, Presiden juga happy-happy saja apalagi sudah punya cucu,”.
Itulah beberapa komentar-komentar Romo Benny dalam dialog Prime Time News Metro TV, yang menurut kami janggal dan perlu saya kritik agak keras lewat tulisan ini. Beberapa cuplikan komentar Romo Benny di atas sengaja kami luangkan waktu untuk mengkritisi, agar menjadi bahan diskusi bagi semua pihak, khususnya para pengamat, politisi, pejabat, pelaku media, dsb.
Agar objektif dalam menyampaikan pesan dan pendapatnya, jangan ada hidden agenda berbau subjektifitas yang tidak mencerdaskan publik. Karena kami Yakin, Publik sudah cerdas dan punya cara pandang dan nuraninya sendiri dalam menilai seorang tokoh atau publik figure tersebut.
Memori publik begitu kuat mencatat sikap dan omongan figure, sebaiknya mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk mewujudkan dan mendukung visi misi dan program Nawa Cita pemerintahan Jokowi tanpa subjektifitas dan penggiringan opini yang justru akan merugikan kita semua.
Oleh: Lekun Prawirodirejo/muhamadkhabib98
Dikutip dari Kompasiana: Menolak Opini Romo Benny dalam Acara PrimeTime News Metro TV
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
