Jakarta, Aktual.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi inovasi melalui Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (FRIPP).
Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, dalam Seminar New Public Management Governance, dan Inovasi Daerah di Jakarta pada Senin (27/11).
Anas menyatakan bahwa inovasi dapat menjadikan daerah lebih unggul dan berkembang lebih cepat. Oleh karena itu, pemerintah sedang berupaya menerapkan Reformasi Birokrasi (RB) tematik yang secara langsung mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
“Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menekankan agar birokrasi berdampak positif dan tidak hanya menjadi tumpukan dokumen belaka. Oleh karena itu, inovasi harus memacu birokrasi agar lebih fleksibel dan responsif,” ujar Anas dalam pernyataannya di Jakarta, pada hari Selasa (28/11).
Ini karena salah satu cara untuk menciptakan birokrasi yang efektif adalah melalui inovasi.
Sebagai informasi tambahan, Kementerian PANRB bersama Kementerian Dalam Negeri, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) baru-baru ini meluncurkan situs web Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas) sebagai sistem manajemen pengetahuan yang juga menjadi basis data inovasi pelayanan publik nasional.
“Jadi, kami mendorong replikasi inovasi-inovasi yang luar biasa,” tambahnya.
Dalam konteks Pemerintahan Masa Depan, Anas menjelaskan bahwa ada empat area yang menjadi fokus utama RB Tematik, yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual presiden.
Dia juga mengibaratkan birokrasi sebagai mesin yang mampu menggerakkan kendaraan. Oleh karena itu, birokrasi harus selalu dalam kondisi prima, agar dapat menggerakkan kendaraan menuju tujuan yang diinginkan.
“Birokrasi ini seperti mesin yang perlu kita jaga. Meskipun kendaraannya tua, jika mesinnya baik, perjalanan akan tetap lancar,” tambah Anas.
Menurutnya, Future Governance (Governance 5.0) akan mengubah paradigma dari “Pemerintah mengatur masyarakat” menjadi “Pemerintah bekerja bersama masyarakat” atau masyarakat sebagai mitra di masa depan.
Sementara itu, Ketua Umum Indonesian Institute for Public Governance (IIPG), Sigit Pramono, menjelaskan bahwa dalam perkembangannya, prinsip-prinsip governansi yang dianut melibatkan perilaku etika, transparansi, akuntabilitas, dan keberkelanjutan.
“Di tengah suasana ini, pelatihan etika menjadi penting, dan kami berharap dapat berbagi pemikiran terkait manajemen governansi publik dan inovasi daerah,” pungkas Sigit.
IIPG, sebagai mitra strategis, mendukung reformasi tata kelola (governansi) publik untuk mencapai kinerja terbaik dengan menjaga sinergi dan harmonisasi peran multi-sektor (swasta dan publik). Salah satu tujuan IIPG adalah membantu sektor publik dalam melakukan reformasi birokrasi.
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan
