Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan mengaku tidak bisa menerima secara akal sehat soal kebijakan pemerintah memangkas 1 juta pegawai negeri sipil (PNS), dalam rangka menghemat anggaran negara.
“Saya hormati kebijakan pemerintah terkait pemangkasan PNS walaupun didasarkan pada efisiensi anggaran yang sejatinya saya tidak terima,” kata Arteria , di Jakarta, Selasa (31/5).
Menurut dia, pemangkasan PNS itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum, lantaran negara wajib hadir dalam menjamin warga negaranya bekerja, hak berusaha dan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
“Mereka yang akan diberhentikan wajib hukumnya untuk tahu sebelumnya, kriteria apa saja, dan itu hak mereka untuk pensiun dini, jadi ini seyogyanya hanya pilihan dan bukan diwajibkan bagi PNS. Karena sejak semula mereka kan tidak mengetahui hal ini, yang diketahui masa kerja sampai dengan mereka purna tugas nanti,” sebut dia.
“Bagi saya alasan efisiensi dan pembebanan APBN tidak boleh dijadikan alasan. Sudahkah ada kajian mendalam kenapa harus ditempuh pensiun dini bagi 1 juta PNS? Berpengaruh pada efisiensi apakah tidak ada cara lain? Ini preseden buruk, bayangkan bekerja dengan pemerintah saja tidak pasti apalagi yang bekerja dan digaji oleh pengusaha seperti buruh?” papar politikus PDIP itu.
Dirinya menyarankan Menpan untuk serius berpikir dan bekerja lebih keras lagi dalam mengambil kebijakan. MenPAN diminta tidak selalu ‘berakrobat’.
“Ini nasib orang yang dibelakangnya ada orangtua, istri, anak dan cucu yang harus mereka biayai dan perhatikan. Jadi kebijakannya hrs manusiawi dan memanusiakan.”
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
