Para pekerja proyek konstruksi pembangunan ruas jalan layang khusus Transjakarta di Jakarta, Selasa (9/11). Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pada tahun 2017 di semua kontraktor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempekerjakan tenaga konstruksi harus memiliki sertifikat, dengan tujuan untuk melindungi tenaga kerja nasional agar memiliki nilai tambah dan siap menghadapi perdagangan bebas masyarakat ekonomi ASEAN 2015 dan Asia Pasifik 2020 serta melindungi badan usaha jasa konstruksi agar memiliki tenaga kerja yang kompeten. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengimbau agar para pelaku jasa konstruksi memiliki spesialisasi sesuai keahlian untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing.

Saat membuka Rapat Pimpinan Nasional Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Basuki mengatakan saat ini pelaku bisnis konstruksi masih memiliki keahlian umum.

“Kami ingin mengajak Gapensi bersatu untuk para penyelenggara jasa konstruksi memikirkan spesialisasinya, bukan hanya generalis (umum),” kata Menteri Basuki pada Rapimnas Gapensi di Jakarta, Senin (27/2).

Basuki menjelaskan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pelaku bisnis dapat mengembangkan spesialisasi atau keahlian terutama di era persaingan global.

Menurut dia, kontraktor Indonesia yang tidak memiliki spesialisasi atau hanya bisa mengerjakan proyek jalan tol jumlahnya sudah banyak. Selain itu, dengan pengembangan spesialisasi, kualitas hasil konstruksi menjadi lebih baik.

“Sekarang untuk melaksanakan jalan, gampang karena ada ribuan (kontraktor). Kalau dibandingkan di Australia, jalannya lebih panjang di sana, tetapi kontraktor jalan tidak sampai 20. Kualitasnya bisa jadi lebih baik,” ungkap Basuki.

Oleh karena itu, Kementerian PUPR bersama Gapensi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) akan mengawasi para pelaku jasa konstruksi untuk memiliki spesialisasi di sejumlah bidang, antara lain konstruksi jalan, irigasi dan bendungan.

Dalam Rapimnas, Basuki juga berpesan pada Gapensi untuk lebih intensif berkoordinasi dengan LPJK dalam membina manajerial teknis serta mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)guna meningkatkan daya saing.

Selain Menteri PUPR, Rapimnas juga dihadiri oleh para pejabat Kementerian PUPR, antara lain Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Yaya Supriyatna, Ketua Umum BPP Gapensi Iskandar Z. Hartawi dan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Organisasi dan Keanggotaan Anindya Bakrie.

ANT

Artikel ini ditulis oleh:

Antara
Arbie Marwan

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS