Jakarta, Aktual.co — Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebutkan bahwa biaya penerbitan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sama sekali tidak memakan anggaran negara.
Mantan Rektor UGM ini menyatakan juga anggaran pencetakan kartu tersebut berasal dari dana tanggung jawab sosial sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Itu merupakan bantuan dari berbagai pihak seperti CSR BUMN, tidak masuk dalam APBD,” ucapnya, di Makassar, seusai mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan blusukan, Rabu (5/11) malam. Pratikno meminta agar DPR jangan terburu-buru menghakimi anggaran penerbitan kartu tersebut. Yang terpenting, kata dia, adalah fokus pada kelancaran penyelenggaran program KIS, KIP, dan KKS.
“Enggak usah ribut-ribut dulu di sana (DPR),” sergahnya.
Meskipun demikian, penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) BUMN ini hanya untuk sementara, dan selanjutnya akan menggunakan dana dari APBN. “Ke depan kita (pemerintah) akan pakai APBN,” tukasnya. (Baca: Fahri Sebut Pengadaan Kartu Sakti Jokowi Bermasalah)
Seperti diketahui,  Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan tender fisik kartu pada program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sebab, program itu tidak dikoordinasikan terlebih dahulu dengan DPR.
“Kartunya saja itu kan mesti ditender. Kartu itu satu bisa seharga Rp 5.000. Ini Rp 5.000 kali 15 juta orang, sudah berapa coba?” ujar Fahri di kompleks parlemen, Rabu (5/11).
“Program di atas 1 miliar saja harus ditender, apalagi yang triliunan. Kan negara ini enggak main-main ya,” lanjut dia.

()