Jakarta, Aktual.com – Boleh saja Mensesneg Pratikno bilang bahwa pertemuan para menteri dengan presiden semalam hanya bahas soal pertemuan tahunan IMf di Indonesia tahun depan. Namun, sepak-terjang IMF dan Bank Dunia di negeri kita, melalui para menteri yang berkiblat pada IMF, kiranya juga tidak kalah krusial untuk disorot.
Menanggapi selentingan bakal adanya reshuffle cabinet dengan dipanggiilnya beberapa menteri semalam, Mensesneg Pratikno mengungkapkan, rapat sejumlah menteri, Rabu (9/8) malam di Gedung Setneg, adalah membahas persiapan acara internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia. Salah satu acara itu adalah, Annual Meeting Internasional Monetary Fund (IMF)-World Bank (Bank Dunia) 2018.
“Indonesia terpilih sebagai tuan rumah acara IMF, itu kan event yang besar yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pariwisata dan lain-lain. Kan itu juga reputasi Indonesia di dunia internasional,” kata Pratikno usai rapat di kantornya, Jakarta.
“Untuk dipersiapkan, jadi nggak bisa mendadak-mendadak, sehingga kehadiran para tamu itu benar-benar bermanfaat bagi masyarkat untuk dioptimalkanlah untuk kepentingan ekonomi kita, ekonomi masyarakat,” tambah Pratikno.
Rapat yang berlangsung selama lebih dari satu jam dan tertutup itu, dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wamenkeu Mardiasmo.
Namun terlepas benar tidaknya pertemuan para menteri dengan Presiden Jokowi semalam memang hanya bahas soal pertemuan IMF di Indonesia atau pertemuan membahas soa Reshuffle Cabinet, namun isu IMF inipun juga perkara serius.
Seperti pernah diulas eneliti dari Indonesia for Global Justice (IGJ), Olisias Gultom, IMF selalu melakukan propaganda betapa yang namanya subsidi itu sangat membebani anggaran. Sementara di sisi lain, pemerintah tetap melakukan kebijakan utang. Padahal, kebijakan utang tak menguntungkan rakyat dan malah membebani anggaran.
“Dalam beberapa tahun ini ada propaganda sakti dari kekuatan neoliberalisme sepert IMF (International Monetary Fund) dan World Bank melalui anteknya SMI itu. Sehingga subsidi terus dikurangi sedang rakyat malah dipaksa untuk bayar utang-utang dia,” cetusnya di Jakarta, sebagaimana ditulis pada Minggu (6/8).
Lebih lanjut Olisias Gultom menyebut, sejak zaman Orde Baru, IMF terus mendesak subsidi dikurangi, tapi pemerintah zaman itu berani menolak. Baru di era Jokowi ini semua yang diminta IMF diturutinya. Menurut Olisias, hal ini karena peran sentral dari menteri keuangan Sri Mulyani.
Merujuk pada analisis Olisias, maka isu reshuffle jadi menarik ketika sampai pada nama Sri Mulyani, menteri keuangan saat ini. Akankah dia dipertahankan atau akan segera diganti? Sebab belakangan ini pernyataan-pernyataannya memang kontroversial.
Hanya untuk membenarkan haluan neoliberaismenya yang berkiblat pada IMF dalam menentang subsidi, tega-teganya menyebut rakyat Indonesia bermental gratisan. Gratisan dari mana? Justru kita semua yang bayar utang yang dilakukan SMI melalui pajak yang kita bayar,” kecam Olisias.
Bukan itu saja menurut Olisias. Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) kapasitas 900 volt ampere (VA) sejak awal tahun ini sebagai langkah menuruti permintaan neo liberal itu.
Dari serangkaian kajian tim riset Aktual, apa yang dinyatakan Olisias Gultom tadi memang dibingkai oleh IMF melalui konsepsi Structural Adjustment Program (SAP). Yang mana dalam pakem IMF dan Bank Dunia yang berhaluan Neoliberalisme itu, selain mendesak pemerintah untuk mencabut subsidi bagi rakyat seperti di sektor pendidikan dan kesehatan. Juga sangat membuka kran impor seluas-luasnya. Alias mendorong berbagai komponen perekonomian nasional untuk lebih baik impor daripada berswasembada.
Zaenal Arifin/Hendrajit
Artikel ini ditulis oleh:
