Jakarta, Aktual.com — Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta pemerintah kabupaten melakukan validasi data penerima program keluarga harapan (PKH).
“Validasi data itu mulai desa/kelurahan, kemudian kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga ke Kementerian Sosial (Kemensos),” kata Khofifah di Kabupaten Lebak, Sabtu (8/8).
Pemerintah akan meningkatkan jumlah penerima PKH hingga dua kali lipat dari sebelumnya 3 juta menjadi 6 juta rumah tangga sangat miskin (RTSM).
Peningkatan kuota penerima PKH itu dipastikan tahun 2016 untuk memutus angka kemiskinan. Apalagi, kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla menargetkan angka kemiskinan turun 7-8 persen pada tahun 2019. Saat ini, angka kemiskinan 10,96 persen sehingga diharapkan lima tahun ke depan bisa menurun 7-8 persen.
Karena itu, pihaknya berharap validasi data PKH yang akurat segera dilaporkan ke Kemensos.
Selain itu juga validasi data Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Kami setiap kunjungan, saya selalu memantau dan memperbarui validasi data KKS, KIP, KIS, termasuk raskin,” katanya.
Kepala Bidang Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kabupaten Lebak Asep Saefullah mengatakan selama ini penyaluran dana PKH berjalan dengan baik dan tidak ada masalah.
Penyaluran dana PKH tersebar di 28 kecamatan dengan nilai alokasi Rp35 miliar untuk 18.571 RTSM. Mereka para penerima dana PKH dirasakan terbantu dengan kegiatan pendidikan, kesehatan dan ekonomi keluarga.
“Kami tidak henti-hentinya selalu mengingatkan agar dana PKH itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat miskin,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
