Jakarta, aktual.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam forum pertemuan tingkat tinggi (High Level Political Forum/HLPF) PBB menyampaikan optimisme dalam penanganan kemiskinan sekaligus pencegahan kelaparan dengan pemanfaatan data yang terpadu dan terbaharui secara berkala.
Dalam rilis yang disiarkan oleh Kementerian Sosial di Jakarta pada Senin (15/7), pihaknya menerangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Indonesia diperbarui minimal sekali dalam tiap bulan oleh pemerintah daerah sehingga memudahkan untuk merancang solusi yang tepat untuk mengurangi pengeluaran keluarga maupun meningkatkan pendapatan mereka.
“Kami percaya bahwa hanya dengan bekerja sama, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik untuk semua, inklusif tanpa kemiskinan dan kelaparan,” ujar Mensos Risma
Ia juga menambahkan, data yang akurat akan membuat penyaluran program pengentasan kemiskinan dilakukan lebih efektif dan efisien.
Selain itu, kerja sama dengan elemen masyarakat juga menjadi kunci untuk mencapai optimisme tersebut. Ia menyebutkan program permakanan gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas yang tinggal sendiri didukung oleh kelompok masyarakat (pokmas) setempat yang memasak dan mengirimkannya.
Berkenaan dengan hal tersebut, Kementerian Sosial juga telah menyediakan dua bentuk program utama, yaitu 3 rusun sewa murah (hanya Rp10 ribu per bulan) dan renovasi atau pembangunan hampir 16.000 rumah baru dalam tiga tahun terakhir.
Sementara dalam mengatasi masalah aksesibilitas, pihaknya memanfaatkan teknologi sebagai enabler, seperti bus sekolah, kapal sekolah, sepeda motor listrik, pembelajaran melalui broadband learning center, hingga penyediaan akses air bersih melalui mesin pengolah air (sea water reverse osmosis) yang dijalankan dengan tenaga surya.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan Global Taskforce of Local and Regional Governments (GTF LRG) dan sekaligus UCLG Secretary General Emilia Saiz mengapresiasi kinerja pemerintah Indonesia yang disampaikan oleh Menteri Sosial Risma.
“Kita semua tetap mengingat beliau sebagai sosok yang berorientasi pada aksi nyata dalam memajukan warganya dan sangat tepat sebagai menteri yang menangani masalah sosial,” ujar Emilia Saiz.
Sebagai informasi, HLPF dilaksanakan oleh Global Taskforce of Local and Regional Governments (GTF LRG) yang dikoordinasikan bersama Departemen Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDESA), dan didukung oleh UCLG, UN Habitat dan UNDP.
Forum tersebut merupakan upaya PBB untuk membumikan, melokalkan dan mempercepat pencapaian sasaran pembangunan dunia atau yang dikenal sebagai Sustainable Development Goals 2030 (SDGs 2030).
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
