Jakarta, Aktual.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo akan kembali melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri yang duduk di Kabinet Kerja. Bahkan dalam waktu dekat Jokowi akan mengambil keputusan terkait dengan hasil penilaian yang sudah ia lakukan.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Hanura, Miryam S. Haryani, menyambut baik informasi yang disampaikan Menko Luhut Panjaitan. Ia pun menunggu Presiden Jokowi melakukan perubahan pemerintahan yang lebih baik.
“Apabila memang pak Luhut menyampaikan informasi soal akan ada evaluasi kita tunggu saja dan berharap hasil evaluasinya bisa membawa perbaikan terhadap kondisi bangsa kedepan,” ujar Miryam di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/3).
Menurut Miryam, Presiden adalah orang yang paling mengetahui apakah kabinetnya perlu dilakukan evaluasi atau tidak. Karena itu merupakan prerogatif dari presiden.
“Saya kira Jokowi adalah orang yang sangat paham apakah pemerintahannya butuh penyegaran atau tidak,” katanya
Sementara, menyinggung evaluasi berikan isyarat akan adanya reshuffle bagi menteri pembuat gaduh, Ketua Umum Srikandi Hanura itu menuturkan istilah menteri gaduh hanyalah persepsi publik. Kalaupun ada, kata Miryam, Presiden pasti akan segera menindak menteri tersebut.
“Persoalan menteri yang bikin gaduh sebenarnya bisa jadi hanyalah persepsi masyarakat atau media saja, toh kalaupun memang tindakan menteri tersebut dianggap menimbulkan kegaduhan saya yakin tidak akan didiamkan oleh presiden,” tutur Anggota Komisi V DPR itu
Miryam menegaskan partainya tak akan mencampuri apa yang sudah menjadi hak prerogatif Presiden. Ditambah, itu merupakan bagian dari tugas pimpinan negara termasuk evaluasi menteri dan perombakan kabinet.
“Partai Hanura dari dulu tidak pernah mau mencampuri apalagi mengintervensi tugas-tugas negara yangg diemban oleh presiden, wapres bahkan menteri sekalipun, termasuk persoalan evaluasi menteri,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
