Jakarta, aktual.com – Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akan menemui Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso pada Senin (26/10), serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk menentukan calon Direktur Utama Perbankan BUMN.
Dari empat perbankan BUMN saat ini, dua di antaranya, PT Bank Mandiri Persero Tbk beraset Rp1.235,6 triliun (per semester I 2019) dan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk dengan aset Rp312,47 triliun (per semester I 2019) masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (plt) Direktur Utama.
“Saya juga harus bertemu pihak OJK pada Senin (26/10), mungkin juga nanti ke Gubernur BI untuk juga membicarakan perubahan-perubahan di bank-bank BUMN, jangan sampai nanti dibilang tidak ada koordinasi,” ujar Erick usai rapat koordinasi di Kementerian PUPR di Jakarta, Sabtu (26/10).
Bank Mandiri merupakan pemain di kelompok teratas yakni kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha IV pada industri perbankan nasional, sedangkan BTN merupakan kelompok bank BUKU III. Dengan kepemilikan aset sebesar itu sekaligus jaringan anak usaha yang besar, kinerja dua bank tersebut akan berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan. Perubahan pucuk pimpinan dua perbankan itu juga akan ditunggu oleh investor saham.
Posisi Dirut Mandiri dijabat Plt setelah Kartika Wirjoatmodjo mengundurkan diri karena dipercaya Presiden Joko Widodo menjadi Wakil Menteri BUMN. Sementara posisi definitif Dirut BTN kosong setelah penolakan Suprajarto, eks Dirut BRI yang ditunjuk para pemegang saham BTN untuk menjadi pimpinan bank spesialis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) itu.
Calon Dirut Mandiri dan BTN nantinya akan sesuai dengan kriteria yang dimintakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kedua pimpinan perbankan ini harus memiliki visi yang sama dengan Jokowi, serta mampu bersinergi dengan BUMN lain serta pihak swasta agar mampu membangun ekosistem ekonomi yang sehat.
“Yang pasti kita ingin membentuk tim yang benar-benar profesional, yang bervisi sama dengan visi Presiden. Bukan nanti Dirut punya visi sendiri. Ini harus menjadi bagian sinergitas yang tidak hanya antar kementerian, tapi juga dengan ekosistem lain seperti swasta,” ujar Erick.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
Zaenal Arifin
