“Yang kita takutkan pemerintah dengan holding BUMN ini kontrolnya berkurang karena holding BUMN seolah menjadi entitas bisnis murni,” ucapnya.
Dengan status tersebut, arah holding BUMN dianggap mengharuskan BUMN mencari untung besar-besaran. Di sisi lain, ia pun menyayangkan Kementerian BUMN yang belum mengatur aturan teknis mengenai holding BUMN.
Anggota Komisi VII DPR, Bambang Riyanto juga mengkritisi hal sama. Ia menilai sikap pemerintah yang diduga “menggadaikan” Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina, Garuda, PLN, PGN dan BUMN lainnya sangat bertentangan dengan Nawacita.
Sikap Menteri Rini Soemarno, kata dia, terkesan merugikan pemerintah dan negara. Khusus untuk Pertamina, Bambang merasa curiga kenapa “digadaikan”, padahal, selama ini mendapatkan keuntungan.
Belum selesai kasus Pertamina, muncul masalah Garuda yang juga menjadi polemik. Bambang yakin betul jika Garuda selama ini mengalami keuntungan jika tidak direcoki pengelolaannya. “Garuda lucu-lucunya mau dijual juga.”
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
