Jakarta, Aktual.com – Kabar posisi Menteri BUMN Rini Soemarno bakal digantikan Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto bersamaan dengan pengumuman menteri ESDM yang baru terus berkembang.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar Idris Laena enggan berkomentar. Menurutnya, biarlah soal pergantian menteri jadi kewenangan presiden.
Namun, ia mengaku tak hadirnya menteri BUMN ke DPR selama ini sangat lah menyulitkan. Sebab, Komisi VI tak bisa membahas anggaran RKA KL maupun masalah holdingisasi. Meskipun telah diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Masak di wakili Menkeu mulu,” ujar Idris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9).
Meski demikian, ketua DPP Partai Golkar ini Kembali menegaskan bahwa figur pengganti Rini merupakan wewenang presiden. Yang penting, kata dia, menteri BUMN dapat mengikuti rapat di DPR.
Idris pun mengaku tak masalah jika Rini kembali dihadirkan ke DPR sebagai menteri BUMN. Tetapi, sambungnya, bagaimanapun juga mekanisme dari hasil paripurna harus diselesaikan dalam paripurna juga. “Itu di pimpinan kita serahkan bola disana,” katanya.(Nailin In Saroh)
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
