Jakarta, Aktual.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melontarkan pernyataan keras terkait dugaan keberadaan “deep state” atau jaringan kekuasaan tersembunyi di tubuh kementerian yang dipimpinnya. Ia menilai, praktik ini bukan sekadar isu, melainkan realitas yang berdampak langsung pada jalannya reformasi birokrasi.
Dalam keterangannya, Dody menyebut “deep state” sebagai struktur informal yang beroperasi di balik sistem resmi pemerintahan, dijalankan oleh segelintir birokrat yang memiliki pengaruh kuat dan agenda sendiri, bahkan di luar kendali pimpinan politik.
“Saya akui deep state itu ada, riil. Ini bukan isu ringan, karena memicu benturan keras antara visi pembaruan nasional dengan upaya mempertahankan hegemoni lama di birokrasi yang melibatkan orang-orang besar,” ujar Dody di Jakarta, Selasa (31/3).
Ia mengaku telah lama mengidentifikasi keberadaan kelompok birokrat senior yang dinilai sulit disentuh, bahkan cenderung kebal terhadap mekanisme kontrol internal. Keberadaan mereka, menurut Dody, menjadi hambatan serius dalam merealisasikan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya di sektor infrastruktur.
Dody juga menyoroti karakter Kementerian PU sebagai institusi dengan anggaran jumbo yang berpotensi menjadi “lahan basah”. Pada 2026, total anggaran kementerian ini mencapai sekitar Rp118,5 triliun, melonjak dari pagu awal APBN sebesar Rp70,86 triliun. Besarnya alokasi tersebut dinilai membuka ruang bagi praktik-praktik yang sulit diawasi secara transparan.
Dalam konteks itu, ia menuding sejumlah birokrat senior telah melampaui fungsi administratifnya. Mereka disebut bukan lagi sekadar pelaksana kebijakan, melainkan aktor kunci yang mengendalikan arus informasi, menyusun regulasi teknis, hingga merancang skema pengadaan yang tertutup dari pengawasan eksternal.
Lebih jauh, Dody mengungkap adanya indikasi perlawanan internal yang bersifat sistematis. Ia menyebut sejumlah pihak di dalam kementerian diduga sengaja membangun narasi negatif untuk melemahkan posisinya sebagai menteri.
“Terdapat kecenderungan kuat dari orang-orang lama untuk mempertahankan kondisi sebelumnya,” kata Dody.
Pernyataan ini memperkuat sinyal adanya konflik struktural di internal Kementerian PU, sekaligus membuka pertanyaan besar terkait transparansi pengelolaan anggaran dan efektivitas pengawasan di salah satu kementerian dengan belanja terbesar dalam APBN.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
