Dia pun menyayangkan, Kemendes PDTT sebagai andalan Presiden Jokowi untuk mewujudkan program kerja nawacita, namun terlibat dalam kasus suap. Menurutnya, anggaran yang dimiliki Kemendes PDTT yang cukup fantastis, perlu dilakukan pengawasan yang signifikan.
“Pengelolaan dana desa yang cukup besar dan tidak dikelola dengan baik. Kita sering mendengar dana desa harus diawasi dengan ketat, makanya ada pendamping dana desa, tapi dipusatnya dan Kemendesnya justru bermasalah, ini sangat disayangkan. Sehingga perlu ada penyelidikan sampai keakar-akarnya.”
Pengungkapan kasus itu berasal saat operasi tangkap tangan terhadap pejabat BPK dan Kemendesa oleh KPK. Dalam kasus tersebut, KPK resmi menetapkan empat tersangka setelah pemeriksaan intensif, Jumat (26/5).
Keempat tersangka itu yakni, eselon 1 BPK atau Auditor Utama Negara III Rochmadi Sapto Giri, Ali Sadli (AS) selaku Auditorat BPK, Inspektur Jendral Kemendesa PDTT Sugito dan Jarot Budi Prabowo, Eselon III Kemendes.
Sugito merupakan Ketua saber Pungli Kemendes PDTT ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menyuap Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli. Suap itu melalui perantara Jarot Budi Prabowo.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Wisnu
