Jakarta, Aktual.co — Di hadapan para anggota komisi VII DPR RI, Menteri ESDM Sudirman Said mengaku bahwa pihaknya tidak bisa memaksa PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk membangun pabrik pemurnian mineral (smelter) di Papua.
Seperti diketahui, Freeport telah menyetujui untuk segera membangun pabrik pemurnian tersebut di wilayah Gresik. Sejauh ini progres pembangunannya pun terbilang ‘molor’ lantaran sejak dibuatnya nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah pada Juli 2014 dan berakhir pada 25 Januari 2015, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu belum juga menunjukan progresnya membangun Smelter.
“Kalau kita paksa bangun (smelter) di Papua, maka itu sama saja kita memberi kesempatan Freeport untuk ‘molor’ lagi, karena bangun sarana pendukung perlu waktu lama. Maka itu harus dibangun di tempat yang siap,” kata Sudirman dalam rapat kerjanya dengan Komisi VII, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).
Sebelumnya, anggota DPR Komisi VII fraksi PDIP Tony Wardoyo sempat menyampaikan bahwa dirinya menginginkan agar Freeport mendirikan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau yang biasa disebut smelter itu di Papua. Ia juga meminta agar pemerintah membuat regulasi tentang pembangunan smelter kawasan mutiara hitam tersebut.
“Kementerian ESDM sebagai wakil pemerintah harus membuat regulasi pembangunan smelter di Papua,” kata Tony.
Selain itu, lanjutnya, harus diadakan pula pelatihan dan pendidikan di bidang pengusahaan Mineral dan Batubara (Minerba) karena Pemerintah wajib mendorong atau memfasilitasi pendidikan minerba tersebut.
“Dengan adanya smelter di Papua, selain mengefisiensikan dan menekan biaya, akan membantu percepatan pembangunan, membuka peluang kerja dan meningkatkan perekonomian daerah sekitarnya,” ujar Anggota DPR Komisi VII daerah pemilihan (Dapil) Papua itu.
Bahkan, rencana PT Freeport untuk membangun smelter di dekat PT Petrokimia Gresik dinilainya tidak memperhatikan psikologi rakyat Papua.
“Ini menunjukkan tidak ada niat untuk memperbaiki perekonomian rayat papua. Seharusnya sudah saatnya masyarakat papua menikmati kekayaan alamnya untuk meningkatkan taraf hidupnya agar lebih sejahtera,” ungkapnya.
Maka dari itu, Tony meminta agar Freeport dapat membangun pabrik di kabupaten Mimika-Timika Papua.
“Tidak ada alasan Freeport untuk tidak membangun smelter di Papua. Kalau lahan dan fasilitas kurang memadai bisa bersama-sama Pemerintah untuk membangun infrastruktur,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
