Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis, mengatakan Menteri ESDM Sudirman Said tidak seharusnya menyebut adanya beberapa tokoh politik yang berkuasa dan berpengaruh yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla ke PT Freeport Indonesia.
“Dia (Sudirman Said) tidak perlu menyebut nama, laporin saja ke penegak hukum. Ngapain sebut begitu, itu tidak substansial,” tegasnya saat dihubungi, Kamis (12/11).
Menurutnya, Menteri ESDM harusnya fokus bagaimana menegakkan kedaulatan sumber daya alam dan kemudian mengamankannya supaya hak-hak rakyat terpenuhi. Bukan sebaliknya memasuki ranah politik.
Disinggung situasi politik dalam beberapa bulan terakhir mulai tenang karena baik DPR maupun pemerintah sama-sama menyadari pentingnya situasi yang kondusif bagi proses pembangunan. Pemerintah sendiri selanjutnya meminta menteri-menteri di Kabinet Kerja fokus dengan tugasnya masing-masing.
Namun, disaat kondisinya mulai membaik, Sudirman justru mengeluarkan sikap atau pernyataan yang disebutnya tidak perlu. Untuk mengantisipasi munculnya rasa saling curiga, Qolba meminta Sudirman menyampaikan identitas orang berkuasa dan berpengaruh dimaksud dan melaporkannya ke penegak hukum.
“Kalau dia tidak sebutkan namanya, bisa saja kan dia dituntut. Sudirman Said jangan main politik begitu. Jadi riuh, dia tidak berani sebut namanya, jadi gaduh lagi,” tandas Qolba.
Dalam acara ‘Satu Meja’ di Kompas TV, Selasa (3/11), Menteri ESDM Sudirman Said kepada Budiman Tanuredjo yang juga Pimred Harian Kompas mengungkapkan dalam proses perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia ada beberapa tokoh politik yang sangat berkuasa dan berpengaruh yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.
Tokoh politik yang berkuasa dan sangat berpengaruh itu mencatut nama Jokowi dan JK dan disampaikan kepada Chairman Freeport James R Moffets. Dengan begitu, seolah-olah Jokowi-JK meminta saham kosong. Sudirman juga mengaku telah bertemu dengan tokoh dimaksud.
Artikel ini ditulis oleh:
