Jakarta, Aktual.com – Kalutnya urusan PT Freeport dengan pemerintah Indonesia menyita perhatian khusus bagi Arcandra Tahar yang baru dua hari menjabat sebagai Menteri ESDM.
Adanya tuntutan Freeport meminta pemerintah memberikan kepastian perpanjangan kontrak hingga 2041, direspon cepat olehnya. Acandra menuturkan akan memberi jaminan hukum bagi Freeport agar tercipta kenyamanan investasi.
“Kita akan menjamin kepastian hukum Freeport. Kita akan berusaha sekuat tenaga, Kita akan memastikan investor yang investasi dana di Indonesia itu berusaha atau melakukan bisnis sesuai perundangan dan peraturan yang berlaku,” katanya di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (29/7).
Sebagaima diketahui, kontrak tambang PT Freeport Indonesia di Papua akan berakhir pada 2021 mendatang, namun Freeport telah mengajukan perpanjangan kontrak sejak dini.
Freeport beralasan akan membangun smelter dan mengembangkan tambang bawah tanah yang akan menggelorakan dana tidak sedikit. Untuk itu Freeport ingin kepastian hukum sebagai dasar pertimbangan investasi di Indonesia.
Sementara hal lain yang sedang bersitegang antara Pemerintah dengan Freeport adalah terkait tawaran divestasi saham 10,64 persen. metode penghitungan nilai saham antara kedua belah pihak tak kunjung menemukan titik persamaan. (Dadangsah)
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Dadangsah Dapunta
Editor: Eka
