Jakarta, Aktual.co — Komisi VII DPR RI hari ini menggelar rapat kerja (raker) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN, SKK Migas dan PT Pertamina. Agenda rapat membahas Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2016 dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Namun, sejak awal rapat dimulai, anggota Komisi VII DPR RI justru mencecar Sudirman Said dengan berbagai isu hangat yang tengah mencuat termasuk salah satunya terkait isu gratifikasi private jet.
Menanggapi hal itu, Sudirman menegaskan bahwa apa yang dilakulannya itu bukanlah hal yang bersifat gratifikasi. Penggunaan private jet yang difasilitasi PT Pertamina (Persero) itu dinilainya sebagai satu hal yang wajar.
“Banyak orang tidak percaya bahwa dua orang waras yang bekerja tanpa dukungan pengusaha. Sehingga ketika ada kejadian tertentu, imajinasinya imajinasi kotor. Saya bukan tipe seperti itu. Acara di Arun itu adalah acara Pertamina dan saya memang dalam kegiatan di Singapura dua hari berturut-turut, sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Tapi kemudian jam 10 malam saya ditelpon oleh protokol Presiden bahwa sebaiknya menteri ESDM ada di Arun, karena menteri BUMN yang harus mendampingi tidak bisa hadir. Rasanya ada Pertamina, kemudian Pak Presiden sendiri tanpa menteri terkait agak kurang elok. Jadi saya bertanya ke Pertamina, bagaimana saya bisa sampai ke sana, sementara sekarang jam 10 malam di Singapura. Ya tidak ada jalan lain, carter pesawat,” terang Sudirman kepada seluruh anggota Parlemen komisi VII di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/6).
Menurutnya, seorang menteri datang ke undangan penting itu wajar saja difasilitasi transportasi dan masih dalam batas kepatutan. Seluruh perjalanan saya dari singapura, ke Medan, trus ke Lhokseumawe kemudian balik ke Singapura sampai kembali ke Jakarta itu dianggap Sudirman sebagai perjalanan pekerjaan tugas negara.
“Jadi saya agak tidak bisa menerima kalau itu dikatakan gratifikasi. Gratifikasi itu hal yang sifatnya sampai kenikmatan pribadi. Karena itu saya merasa tidak perlu lapor ke KPK. Tapi kalau menurut bapak-bapak ini adalah salah, sampaikan kepada saya harus bagaimana. Dan saya memandang, transportasi itu fungsional,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
