Jakarta, Aktual.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengumumkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia akan menjadi pemilik saham mayoritas PT Vale Indonesia Tbk setelah proses divestasi perusahaan tambang nikel tersebut.
“Pokoknya mayoritas-lah Indonesia,” ujar Arifin usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Keputusan akhir pemerintah terkait divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk dijadwalkan akan diumumkan pada Jumat.
“Hari Jumat, hari Jumat. Belum ini, belum apa, di dalam masih berproses,” kata Arifin.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat ditemui di kesempatan yang sama, tidak memberikan rincian perkembangan divestasi Vale.
Namun, ia mengakui bahwa rapat di Istana Kepresidenan pada Rabu sore membahas perkembangan terbaru divestasi Vale.
“Itu tanya ke Menteri ESDM,” ujar Airlangga.
Langkah untuk meningkatkan kepemilikan saham Pemerintah dalam Vale merupakan bagian dari divestasi pemegang saham lain, yang sejalan dengan masa operasi dan kontrak Vale Indonesia yang akan berakhir pada 28 Desember 2025.
Divestasi Vale merupakan upaya Pemerintah Indonesia dalam rangka kepentingan nasional dan mendukung rencana hilirisasi dan industrialisasi.
Proses divestasi juga merupakan salah satu syarat bagi Vale untuk memperpanjang kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan (IUP).
Saat ini, Vale Canada Ltd (VCL) adalah pemegang saham terbesar di Vale Indonesia. Sisanya, kepemilikan Vale dipegang oleh MIND ID, Sumitomo Metal Mining (SMM), dan publik.
Vale memiliki area eksplorasi tambang yang mencakup lokasi seperti Sorowako-Towuti di Sulawesi Tenggara.
Produksi tambang nikel Vale mencapai rata-rata volume produksi nikel sebanyak 75.000 metrik ton per tahun.
Artikel ini ditulis oleh:
Firgi Erliansyah
Jalil
