Jakarta, Aktual.co — Komisi III DPR RI telah menggelar rapat pleno terkait hal yang akan dikerjakan pada pekan ini. Salah satunya, memanggil Menkum HAM Yasonna Laoly, BNN dan Kapolri.
Akan tetapi, PDIP mengimbau agar para menteri Presiden Jokowi tak hadiri panggilan DPR sampai dualisme yang terjadi di parlemen selesai.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPR RI Muhammad Aziz Syamsuddin menanggapi santai imbauan PDIP itu. Menurut dia, pihaknya hanya akan mengikuti mekanisme yang ada.
“Ada panggilan pertama, kedua, ada mekanisme,” kata Aziz di gedung DPR, Jakarta, Senin (3/11).
Meski demikian, Aziz yakin jika menteri-menteri Jokowi akan hadir jika dipanggil Komisi III DPR. Apalagi, pemanggilan DPR juga terkait kepentingan kementerian itu sendiri.
“Saya rasa Insya Allah hadir, kalau dia paham konstitusi, hadir,” kata dia.
Dia menjelaskan, rapat Komisi III DPR tidak hanya soal pengawasan, melainkan bicara soal anggaran. Jika tak hadiri rapat anggaran, Aziz menambahkan, pihaknya akan memblok anggaran tersebut, atau tidak mencairkan anggaran itu.
“Kan rapat tidak hanya pengawasan. Ada UU anggaran, kalau anggaran tidak mau dibahas ya diblok, dibintangi nanti,” kata dia.
Sebelumnya, Wasekjen PDIP Ahmad Basarah meminta kepada pemerintah agar tidak menghadiri panggilan DPR versi Koalisi Merah Putih. Sebab, pihaknya juga punya pimpinan DPR sendiri yang dinilai lebih konstitusional.
Artikel ini ditulis oleh: