Jakarta, Aktual.com – Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan tujuh proyek pembangkit di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai upaya pemerataan akses listrik ke seluruh Indonesia.
Siaran pers Kementerian ESDM di Jakarta, Jumat (20/10) menyebutkan ke-tujuh pembangkit berkapasitas total 400 MW dengan nilai investasi Rp6 triliun tersebut akan meningkatkan rasio elektrifikasi di NTB dan NTT.
Menteri Jonan yang mewakili Presiden Joko Widodo, dengan didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andi Noorsaman Sommeng, Dirut PT PLN (Persero) Sofyan Basir dan wakil dari Pemda NTB, di Mataram, Jumat, meresmikan proyek-proyek pembangkit tersebut.
Ke-tujuh pembangkit tersebut terdiri atas enam proyek berkapasitas 350 MW senilai Rp4,8 triliun dengan status memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking) dan satu proyek berkapasitas 50 MW senilai Rp1,2 triliun yang mulai dioperasikan.
Keenam proyek “groundbreaking” adalah PLTGU Lombok Peaker berkapasitas 150 MW dengan investasi Rp1,6 triliun.
Proyek di Desa Tanjung Karang, Kota Mataram, NTB itu akan menyerap 365 tenaga kerja pada fase konstruksi dan 25 orang saat operasi.
PLTGU diiharapkan beroperasi komersial (commercial on date/COD) pada Februari 2019.
Proyek selanjutnya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Bima 50 MW senilai Rp637 miliar.
Proyek di Dusun Bonto, Kota Bima, NTB menyerap 300 tenaga kerja.
PLTMG Bima direncanakan COD pada Oktober 2018.
Ketiga, PLTMG Sumbawa 50 MW senilai Rp744 miliar di Desa Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, NTB.
Proyek menyerap 285 tenaga kerja dengan target selesai Oktober 2018.
Keempat, PLTMG Kupang Peaker 40 MW senilai Rp700 miliar dengan target selesai November 2018.
Pembangkit di Dusun Panaf, Kabupaten Kupang, NTT, menyerap 300 tenaga kerja.
Kemudian, Mobile Power Plant (MPP) Flores 20 MW senilai Rp427 miliar di Dusun Rangko, Kabupaten Manggarai Barat, NTT.
Proyek akan menyerap 210 tenaga kerja masa konstruksi dan 25 orang fase operasi.
Keenam, PLTMG Maumere 40 MW dengan nilai investasi Rp694 miliar.
Proyek berlokasi di Desa Hoder, Kabupaten Sikka-Flores, NTT akan menyerap 285 tenaga kerja.
Sedang, satu proyek yang mulai dioperasikan adalah PLTU Lombok Timur 2×25 MW di Desa Padakguar, Kabupaten Lombok Timur, NTB.
Proyek senilai Rp1,2 triliun telah menyerap 1.200 tenaga kerja saat konstruksi dan 470 saat operasi dengan persentase 95 persen dari Lombok yang 85 persen di antaranya warga Padakguar.
Menteri Jonan mengatakan pemerintah terus berupaya agar infrastruktur kelistrikan segera terbangun untuk memperluas akses listrik kepada masyarakat dengan harga terjangkau melalui program 35.000 MW beserta infrastruktur pendukungnya.
“Pemerintah berkomitmen meningkatkan rasio elektrifikasi yang saat ini telah lebih dari 93 persen, tahun 2019 minimal 96 persen. Kalau bekerja keras, bisa 99 persen di 2019. Naiknya hampir tiga persen per tahun, ini luar biasa sekali,” ujarnya.
Ia menjelaskan apabila seluruh proyek kelistrikan di NTB dan NTT beroperasi pada 2019, maka bisa memenuhi seluruh kebutuhan listrik di kedua provinsi tersebut.
“Dengan beroperasinya proyek, maka kebutuhan listrik di NTB dan NTT tidak akan kurang. Total kapasitas 350 MW akan bisa melayani 350-400 ribu pelanggan rumah tangga 900 VA,” tambahnya.
Menteri Jonan juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan Pemda NTB-NTT, sehingga proyek ditargetkan selesai pada 2018, kecuali PLTU Lombok Peaker pada 2019.
“Saya juga sangat berterima kasih atas dukungan Bapak Gubernur NTB dan NTT, karena dukungan ini sangat penting untuk pengembangan listrik. PLTGU Lombok Peaker akan memakan waktu sampai 2019, lainnya selesai 2018,” katanya.
Untuk pengelolaan kelistrikan, Menteri Jonan berpesan kepada direksi PLN memberikan contoh efisiensi investasi dan biaya operasi, sehingga IPP bisa mengendalikan tarif listriknya dan tarif listrik tidak naik, tapi turun.
“Saya mohon kepada PLN untuk memberikan contoh efisiensi terhadap investasi per MW dan biaya operasi, sehingga IPP bisa mengikuti, kalau bisa tarif listrik tidak naik, tapi turun,” tambahnya.
Sementara, Sekretaris Daerah NTB Rosihadu Sayuti menyampaikan terima kasihnya atas prioritas pemerintah menerangi wilayah timur Indonesia.
“Mudah-mudahan apabila infrastruktur ketenagalistrikan ini sudah mantap, maka industri, olahan, hilirisasi, UMKM di NTB ini tumbuh berkembang dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Sedang, Sofyan Basir menyatakan komitmen PLN mendukung pemerintah mewujudkan program 35.000 MW.
Ia juga melaporkan saat ini kondisi kelistrikan nasional sudah cukup dan tidak ada pemadaman listrik seperti di Lombok, cadangannya 299 MW dengan beban puncak 227 MW.
“Beberapa daerah sudah memiliki cadangan listrik rata-rata 30 persen, di Lombok cadangannya 72 MW,” katanya.
ANT
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan
