Jakarta, Aktual.co —Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti agar tetap memberikan subsidi BBM bagi nelayan serta memperbaiki infrastruktur distribusi BBM di kampung nelayan.
Ketua Dewan Pembina Pusat KNTI, M Riza Damanik mengatakan pihaknya mendukung pencabutan subsidi bagi kapal berbobot lebih dari 30 GT.
Tetapi tidak bagi nelayan kecil dengan kapal berbobot kurang dari 30 GT.
Selain nilai subsidinya terbilang kecil dibanding subsidi BBM keseluruhan, sekitar 60-70 persen konsumsi ikan domestik adalah tangkapan nelayan kecil.
“Apalagi, kehadiran negara juga belum optimal di kampung nelayan akibat informasi cuaca, harga, dan lokasi penangkapan ikan belum sampai ke kampung nelayan. Akibatnya nelayan melaut penuh ketidakpastian, berburu, spekulatif, hingga in-efisien dalam penggunaan BBM. Sekitar 60-70 persen ongkos produksi untuk beli BBM,” katanya dalam surat elektroniknya diterima di Riau, Minggu (2/11).
Selain itu, untuk menekan ongkos BBM hingga 30-40 persen, Riza juga berharap nelayan diberikan sentuhan teknologi atau layanan informasi bagi nelayan.
Mengenai penyaluran BBM bagi nelayan, kata dia, diperlukan pembenahan infrastruktur distribusi BBM di kampung nelayan.
Karena saat ini sebagian besar kampung nelayan tidak memiliki penyalur resmi BBM, sehingga harga BBM di kampung nelayan selalu lebih tinggi dari yang ditetapkan.
“Oleh karena itu, pemerintah harus membangun infrastruktur penyalur BBM terlebih dahulu sehingga harga beli BBM oleh nelayan sama dengan seluruh rakyat,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
