Jakarta, Aktual.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan kementeriannya akan melakukan berbagai langkah strategis dalam rangka meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sehingga indikator tersebut benar-benar bisa menjadi tolok ukur kesejahteraan nelayan.

“Kesejahteraan nelayan harus diteliti secara detail tolok ukur kesejahteraannya. Perlu diukur dengan benar. Rumusnya kan ini pengeluaran. Belum tentu tolok ukur kesejahteraan di pesisir yang satu sama dengan kesejahteraan di pesisir yang lain. Hal inilah yang perlu segera kita benahi juga,” kata Menteri Trenggono dalam Rakor Tingkat Menteri guna membahas Sasaran Pembangunan Nasional di Jakarta, Kamis (10/6).

Menurut dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

Menteri Kelautan dan perikanan mengaku bahwa pada saat ini, NTN masih relatif rendah sehingga perlu dilakukan beragam langkah strategis dengan cara kerja sama lintas sektor dalam berbagai aspek.

Selain itu, KKP juga mencoba menelusuri di lapangan serta mengumpulkan data mengapa NTN selama ini rendah. Diketahui bahwa nilai produksi ikan di Indonesia pada tahun 2020 sebesar Rp224 triliun dengan jumlah nelayan 2.387.591 orang yang mana seharusnya NTN di Indonesia bisa lebih tinggi.

Namun pada kenyataannya, lanjutnya, nilai rata-rata NTN tahun 2020 hanya menyentuh angka 100,22 dan nilai rata-rata NTN Indonesia pada saat ini berada pada angka 103,4.

Ia memaparkan rendahnya nilai NTN tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Selain dikarenakan situasi pandemi yang menyebabkan usaha perikanan sempat mengalami kelesuan pada masa awal pandemi bulan Maret hingga April 2020, rendahnya NTN juga dikarenakan tidak adanya tolok ukur kesejahteraan nelayan yang jelas.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Trenggono juga memaparkan beberapa program terobosan KKP hingga tahun 2024, yaitu peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari subsektor perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, dan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal. Dia berharap melalui kerja sama lintas sektor dan diskusi dengan Bappenas, maka target-target tersebut dapat tercapai dengan cepat.

“Mohon dukungannya Menteri Bappenas, serta dari kementerian yang lain untuk berkolaborasi. Saya berharap dengan adanya kerja sama antar lembaga dan kementerian ini dapat menyukseskan dan mempercepat target untuk menyejahterakan masyarakat khususnya nelayan,” harapnya. (Antara)

Artikel ini ditulis oleh:

As'ad Syamsul Abidin

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS