Jakarta, Aktual.co — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, kebijakan pemerintah yang tidak mewajibkan kolom agama diisi di Kartu Tanda Penduduk adalah jaminan untuk kebebasan beragama. 
Dirinya pun mengimbau agar masyarakat tidak mempermasalahkan apakah pemerintah akan mengakui kepercayaan lokal.
“Terkait pengakuan (kepercayaan) pandangan kita beragam. Kita jangan terjebak pada diskursus itu,” kata Lukman di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (10/11).
Menurut dia, yang terpenting adalah pemerintah memiliki niatan menjamin kebebasan beragama warga Indonesia. Hal itu adalah merupakan amanah dari konstitusi yang harus dijalankan pemerintah.
“Setiap WNI (Warga Negara Indonesia) harus dijamin kebebasannya, kemerdekaannya untuk memeluk agama dan menjalankan agama yang dipeluknya itu,” kata Menteri Agama.

()