Jakarta, Aktual.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan bahwa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Perumahan akan berjumlah besar, sebagai upaya mendukung Program 3 Juta Rumah sebagaimana Astacita.
“Kami sepakat belum menyampaikan angkanya dulu, sesudah kami mengkonsolidasikan ke semua pihak. Tapi, saya pastikan jumlahnya besar dan ini menunjukkan dukungan Bank Indonesia (BI) untuk sektor perumahan, dan ini suatu langkah terobosan. Pada waktunya kita nanti akan rapat di DPR dan juga pada pihak yang perlu kami laporkan,” ujar Menteri Ara di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis (20/2).
Ia mengapresiasi upaya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) dalam mencari solusi terkait instrumen keuangan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.
“Ini suatu bukti nyata bahwa otoritas fiskal dan moneter itu bagian dari NKRI. Bagaimana moneter di BI, pemerintahnya juga kami-kami. Kami sangat di-support dari teman- teman DPR,” ujar Ara.
Ia menjelaskan bahwa backlog bidang perumahan saat ini sebanyak 9,9 juta rumah, ditambah rumah yang perlu direnovasi atau tidak layak huni sekitar 25 juta rumah.
Sehingga, menurut dia, dibutuhkan kreativitas dan terobosan yang benar sesuai aturan dan cepat.
Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan akan meningkatkan kemampuan dalam mendukung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan penerbitan SBN Perumahan yang nanti dialokasikan terutama dalam pembiayaan MBR.
“Sebenarnya ini mekanisme modifikasi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan di scale up atau ditingkatkan,” ujar Sri Mulyani.
Selain penerbitan SBN, Ia menjelaskan bahwa dari sisi fiskal telah ada berbagai inovasi instrumen keuangan bagi sektor perumahan, di antaranya melalui FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang sumber dananya dari APBN dengan suku bunga rendah. yang disalurkan oleh BP Tapera kemudian melalui perbankan.
Kemudian, lanjutnya, juga pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), yang dananya di blend kepada perbankan dengan tujuan utama untuk MBR.
“Ini untuk rumah MBR itu memang akan menikmati subsidi, sehingga biaya dana yang tadi harus berasal dari dana yang paling murah yaitu APBN langsing,” ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) mendorong kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) dengan menurunkan giro wajib minimum (GWM) perbankan, atau menambah insentif likuiditas dari semula 4 persen menjadi 5 persen dana pihak ketiga (DPK).
“Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan dari sekarang Rp23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo.
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan
