Jakarta, Aktual.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan serah terima barang milik negara atau BMN merupakan bentuk akuntabilitas atas anggaran yang diberikan.
“Penyerahan BMN ini dilakukan berdasarkan panduan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bentuk akuntabilitas atas anggaran yang diterima oleh Kementerian PUPR. Program yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementerian PUPR tidak hanya melibatkan infrastruktur, tetapi juga mencakup infrastruktur yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Basuki dalam acara Seremoni Serah Terima BMN di Jakarta pada hari Rabu (29/11).
Menurutnya, berbagai BMN diserahkan, termasuk infrastruktur air minum, rumah susun (rusun) di pemerintah daerah (pemda), lembaga pendidikan negeri, pesantren, dan bahkan krematorium dari pihak non-Muslim.
Selanjutnya, sejumlah jembatan gantung, yang mencakup hampir 600 unit, termasuk Jembatan Gantung Baleraja di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, juga diserahkan untuk pemeliharaan dan pemanfaatan oleh pemerintah daerah.
“Ini semua kami kembalikan kepada pemda untuk dipelihara dan dimanfaatkan. Serah terima BMN ini mencerminkan bentuk akuntabilitas yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR sesuai dengan program dan arahan dari Kementerian Keuangan,” kata Basuki.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani menyatakan bahwa BMN yang diserahkan pada hari Rabu termasuk dalam upaya mendukung destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) di Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika. Infrastruktur konektivitas, sumber daya air, serta pembangunan permukiman dan perumahan juga dianggap sebagai langkah pemerintah untuk mengembangkan pariwisata secara ekosistem dan menciptakan nilai ekonomi di Indonesia.
BMN lain yang dianggap sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi, seperti bangunan pasar yang direnovasi, dan kawasan cagar budaya Keraton Mangkunegaran, juga diserahkan kepada Yayasan Mangkunegaran Surakarta.
“Ini merupakan dukungan dari pemerintah pusat untuk terus meningkatkan dan melestarikan budaya Indonesia,” ujar Sri Mulyani.
Selanjutnya, BMN rusun yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, diserahkan kepada pemda, yayasan, ponpes, maupun universitas. BMN lainnya, yang melibatkan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah dan limbah, pengelolaan kawasan kumuh, serta pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan, juga diserahkan.
Sri Mulyani memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR karena telah secara transparan menyampaikan informasi kepada publik mengenai berbagai anggaran pembangunan yang telah dihabiskan oleh kementerian tersebut. Sampai saat ini, aset pemerintah mencapai total valuasi sebesar Rp6.660 triliun.
“Ini adalah simbol dari kehadiran negara dalam bentuk pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Pembangunan ini dibiayai oleh berbagai pendanaan, termasuk penerimaan pajak, bea cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bahkan surat berharga negara atau surat utang negara. Dengan aktivitas ini, kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa pembangunan berasal dari kontribusi uang rakyat dan memberikan manfaat kembali kepada masyarakat,” kata Sri Mulyani.
Pada tahun 2023 ini, Kementerian PUPR melaksanakan serah terima BMN dengan total nilai perolehan sebesar Rp15,41 triliun. Nilai tersebut terdiri dari BMN yang akan dialihstatuskan kepada kementerian/lembaga Negara (K/L) senilai Rp1,54 triliun dan yang akan dihibahkan kepada pemerintah daerah/yayasan senilai Rp13,87 triliun.
Rincian BMN yang diserahkan melibatkan 6 kementerian/lembaga, 7 pemerintah provinsi, 17 pemerintah kota, 43 pemerintah kabupaten, dan satu yayasan.
Artikel ini ditulis oleh:
Sandi Setyawan
