Menteri BUMN Rini Soemarno memberi salam kepada wartawan seusai memberikan keterangan terkait masalah Pertamina dengan PLN di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/1). Rini menilai perselisihan antara Pertamina dengan PLN terkait harga pembelian uap panas bumi untuk tiga unit Pembangkit Listrik Panas Bumi Kamojang, Jawa Barat hanya salah paham dan akan dicarikan solusi terbaik untuk kedua pihak. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww/16.

Jakarta, Aktual.com — Semakin banyak permasalahan yang bermuculan dari proyek pembangunan kereta cepat, membuat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memilih bungkam terkait hal tersebut.

Saat ditemui di kantor Kementerian BUMN dalam acara Sinergi BUMN Untuk Mengembangkan Pariwisata, Rini tidak memberikan keterangan kereta api cepat atau lainnya kecuali sedikit mengenai pariwisata.

“Sudah ya, cukup,” kata Rini sambil berlalu dan mengabaikan banyak pertanyaan wartawan, termasuk pertanyaan menyangkut kereta cepat, Jum’at (12/2).

Seperti yang diketahui dalam pemberitaan berbagai media massa, bahwa pembangunan kereta api cepat mendapat penolakan dari berbagai kalangan.

Banyak masyarakat mengatakan proyek tersebut sangat janggal dalam proses keputusannya dan sangat tidak berkeadilan dalam pemerataan pembangunan Indonesia.

Selanjutnya pemerintah juga dinilai memutuskan tanpa berdasarkan kajian yang mendalam sehingga banyak persoalan tehnis yang muncul di lapangan.

Bahkan selain itu, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono mengatakan bahwa dalam pengambilan kebijakan untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung 142 Km yang menelan biaya USD5,5 miliar, Presiden Jokowi mendapat tekanan dari oknum berinisial OS.

Lebih lanjut Arif mengatakan bahwa OS merupakan orang yang turut melakukan pendanaan terhadap kebutuhan Jokowi saat Pemilihan Presiden 2014 lalu.

“Inisialnya OS, dia ini keluarga salah satu pejabat pemerintah. OS ini juga dekat dengan Menteri BUMN,” ungkapnya dalam diskusi yang diselengarakan oleh Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Jakarta, Kamis (11/2).

Saat itu Arif juga mengatakan bahwa sebelumnya mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah menyinggung soal keluarga pejabat yang ikut campur dalam proyek kereta cepat tersebut.

“SBY sudah benar bahwa ada keluarga pemerintah yang ikut proyek kereta cepat, saya sepakat dengan pernyataan SBY,” tutur Arief.

Sebelumnya, SBY angkat bicara soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung melalui media Youtube yang diunggah pada Jumat (5/2) lalu.

Dalam video wawancara berdurasi 17 menit 24 detik itu, SBY meminta pemerintah menjelaskan ada atau tidak keluarga pejabat ikut berbisnis dalam proyek kereta cepat.

“Begitu saja menuduh keluarga pejabat ikut berbisnis juga tidak baik apalagi kalau itu fitnah. Tetapi pemerintah bisa menjelaskan ada atau tidak ada itu,” ujar SBY dalam wawancara tersebut.

“Kalau ada keluarga pejabat yang ikut berbisnis jelaskan saja ada, siapa, company-nya apa. Sepanjang tidak melanggar hukum, sesuai dengan undang undang, negara tidak dirugikan, itu kan tidak apa-apa,” sambung SBY.

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS