Jakarta, Aktual.com — Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mencari jalan keluar dari polemik dilarangnya Menteri BUMN Rini Soemarno menghadiri rapat kerja di parlemen.
Hal ini terkait dengan hasil sidang Paripurna DPR RI yang menyepakati rekomendasi tim Pansus Pelindo II untuk menonaktifkan Rini Soemarno dan RJ Lino sebagai Dirut PT Pelindo II.
Terbitnya rekomendasi tersebut berdasarkan temuan keterlibatan Rini dan Lino dalam proses perpanjangan kontrak konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan.
“Ini tergantung presiden. Soal jabatan Menteri kan domain Presiden. Ini kegaduhan baru lagi. Satu sisi DPR ga mau rapat kerja denga Rini. Tapi sisi lain, Presiden belum tentu juga akan ganti Rini,” kata Analis Ekonomi Politik AEPI, Kusfiardi kepada Aktual di Jakarta, Senin (21/12).
Untuk itu, Kusfiardi mendorong Jokowi untuk memikirkan jalan keluar terbaik dari permasalahan ini agar kinerja terkait BUMN tidak terganggu, termasuk pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN).
“Biarlah ini dipikirkan Presiden jalan keluarnya seperti apa. Keseluruhan kerja terkait BUMN akan terganggu jika dibiarkan. Bukan hanya PMN. Presiden harus cari jalan keluarnya agar kerja pemerintahan tidak terganggu,” ujar dia.
Kemarin, anggota komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menegaskan, dengan adanya rekomendasi ini, maka DPR tidak akan lagi menggelar rapat kerja bersama Kementerian BUMN sebelum Rini Soemarno dicopot dari jabatannya.
“Menteri BUMN Rini Soemarno sudah tidak lagi memperoleh dukungan politik. Sepanjang rekomendasi tidak dijalankan, DPR tidak akan melakukan sidang-sidang atau rapat bersama Menteri BUMN. Itu kan keputusan lembaga, dan itu akan menjadi ‘krikil’ dalam kabinet presiden,” tukas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
