Jakarta, Aktual.com — Santernya masalah holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi ‘buah bibir’ di masyarakat, terlebih sudah memasuki masa finalisasi namun tidak ada kejelasan dan transparansi terhadap mekanisme holding tersebut.
Untuk itu Indonesian Resources Studies (IRESS) menuntut pemerintah, khususnya Menteri BUMN, Rini Soemarno agar membuat konsep yang jelas dan transparan supaya tidak menjadi polemik dimasyarakat.
“Seharusnya ada blue print untuk mencapai itu, sehingga kita punya pegangan yang jelas, misalkan langkah pertama konsolidasi, sinergi dan sebaginya. Lalu yang keduanya apa, apakah buy back dan sebagainya, disini yang saya bilang dari pemerintah, kita harapkan adanya konsep yang jelas terutama dalam holding energi. Ada konsep dalam bentok road map,” Desak Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara di Gedung Pertamina, Jakarta, Selasa (31/5).
Lebih lanjut menurutnya, jika ada transparansi maka akan terbangun komunikasi yang searah untuk mendorong kesuksesan holding ini, namun nyatanya sekarang permasalahan holding menjadi simpang siur di masyarakat.
Selain itu, dia juga menyarankan agar pemerintah membangun komunikasi yang baik dengan lembaga legislatif selaku mitra kerja pemerintah.
“Kalau itu ada kejelasan maka akan terbangun komunikasi yang searah dari berbagai pihak termasuk dengan DPR-RI, dan BUMN sama DPR harus disinergikan, tidak seperti apa yang terjadi selama ini, ada embargo terhadap Menteri,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
