Jakarta, Aktual.com – Menteri BUMN, Rini Soemarno kembali menegaskan tujuan holding agar meningkatkan leverage perusahaan sebagai pertimbangan untuk memudahkan BUMN mendapat utang dalam jumlah besar.
Dalam sambutannya yang diwakili oleh Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro pada acara seminar ‘Sinergi BUMN’, Rini menjelaskan; dengan kemudahan mencari sumber pendanaan nantinya, dia yakin BUMN akan mampu berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan Indonesia.
“Holding ini meningkatkan kemampuan leverage BUMN untuk memperoleh pendanaan. Dengan holding kita harap dapat pendanaan dalam jumlah yang besar,” kata Rini di Jakarta, Kamis (11/8).
Diketahui perkembangan dari lima sektor holding yang meliputi sektor bisnis jalan tol, pertambangan, migas, jasa keuangan dan perbankan, serta holding perumahan jasa konstruksi dan rekayasa, baru holding migas yang sudah rampung Peraturan Pemerintah (PP) nya meski masih tahap pemeriksaan di Sekretaris Negara. (Baca: Rini: PP Holding Pertamina-PGN Sudah di Setneg, Masih Menunggu Ditandatangani)
Namun holding migas atau yang kerap disebut holding energi ini terdapat kontroversi dan menjadi perbincangan publik, pasalnya dengan holding tersebut PT Pertamina melakukan pencaplokan terhadap PT PGN yang diketahui di dalamnya terdapat saham publik atau saham swasta. (Baca: Pertamina Caplok PGN, Faisal Basri: Menteri BUMN Nggak Beres, Ngaco)
Menurut anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran, pencaplokan tidak jelas manfaatnya buat negara dan rakyat Indonesia. Bahkan akibat dari tindakan ini diperkirakan akan menimbulkan ketidakpastian usaha untuk melakukan investasi di Indonesia.
“Ya kita lihat Pertamina selama ini sudah cukup diberikan keleluasaan, untuk apa mencaplok PGN. PGN sekarang secara perusahaan sudah baik, nanti setelah dicaplok Pertamina apakah ada jaminan PGN lebih sehat?” ujar Tumiran.
Guru Besar Ekonomika Bisnis UGM Yogyakarta, Prof Tri Widodo, mencermati motivasi Kementerian BUMN pimpinan Rini Soemarno yang berencana melebur Perusahaan Gas Negara (PGN) ke dalam Pertamina melalui skema holding company. (Baca: Guru Besar UGM: Pemerintah Korbankan PGN demi Pertamina)
Tri memandang pemerintah sesungguhnya belum memiliki roadmap jelas dalam membenahi persoalan tata kelola sektor energi Indonesia.
“Kenapa harus melebur dua BUMN migas plat merah? kalau sama-sama milik pemerintah ya lakukan saja penguatan di masing-masing bidang, banyak cara lain mensinergikan bisnis sektor migas, seperti penggunaan pipa bersama, joint venture dan lainnya. Holding menurut saya tidak menyelesaikan masalah,” kata Tri. (Dadangsah)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
