Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana mengaku belum mendapatkan perkembangan terhadap kucuran dana pinjaman yang berasal dari China Development Bank (CDB) dengan tiga bank BUMN, yakni BRI, Mandiri dan BNI. Terlebih, terkait dengan sejumlah perusahaan yang mendapat kucuran dana untuk pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Penyebabnya hingga kini Menteri BUMN Rini Soemarno masih “dicekal” oleh DPR atas keputusan dalam sidang paripurna.
“Uang pinjaman sebesar US$3 miliar itu sudah habis dalam waktu kurang dari tiga bulan, itu yang kita dapat dari direksi BUMN, tetapi kita belum mendapat informasi yang jelas dari menteri sebab menteri (Red- Rini Soemarno) tidak boleh datang ke DPR, itu masalahnya,” kata Azam, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (7/4).
Ia mengatakan, pasca disetujui untuk mendapatkan pinjaman tersebut, politikus Demokrat itu belum pernah lagi mendapatkan laporan perkembang dari tiga bank BUMN maupun penanggungjawabnya, yakni Menteri Rini Soemarno.
Sebab, Azam menyebutkan, dalam perjanjian itu, baik dari 3 bank BUMN itu pinjaman untuk infrastruktur dan perusahaan yang ada hubungannya dengan China, bunyi disana dalam perjanjian baik di BNI, BRI ataupun mandiri.
“Artinya, pengajuan perusahaan peminta (debitur) harus disetujui oleh CDB terlebih dahulu, jadi ini tidak bebas BRI, Mandiri dan BNI dalam menentukan debiturnya,” sebut dia.
Kegelisahan itu, diakui Azam munculnya sejumlah kabar yang berkembang jika pencairan dana pinjaman dari salah satu bank BUMN kepada PT Medco Energi Internasional justru bukan ditujukan pada pembangunan infrastruktur melainkan untuk membeli saham PT Newmont di Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Adanya peminjaman yang di berikan kepada PT Medco dan untuk membeli saham PT Newmont, itu kan tidak benar karena perjanjiannya untuk pembangunan infrastruktur, dan Newmont tidak ada hubungannya dengan China. Posisi kita tertutup dan gelap lantaran menteri tidak dapat dihadirkan,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
